Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin 

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (26/3/2025).

Penyerahan berlangsung di Auditorium Nusantara bersamaan dengan 10 kabupaten/kota lainnya di Kaltim.  

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman secara langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto.

Ardiansyah Sulaiman menegaskan optimismenya bahwa Pemkab Kutim akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.  

"Melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saya yakin kita bisa mempertahankan WTP. Tapi ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, terutama dalam pengelolaan arus kas yang harus benar-benar jelas," ujarnya. 

Ia menekankan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat dalam memastikan keakuratan laporan keuangan. Sebab, reviw dari Inspektorat harus maksimal sebelum masuk tahap audit BPK.  

"Jika dilakukan dengan baik, maka peran BPK dalam pemeriksaan bisa lebih ringan karena mereka sudah melihat adanya reviu internal yang kuat," tambahnya.  

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto mengapresiasi kepatuhan kabupaten/kota di Kaltim dalam menyerahkan LKPD tepat waktu.

Ia berharap capaian tahun lalu di mana seluruh daerah di Kaltim meraih opini WTP dapat dipertahankan. "Kami berharap tahun ini seluruh daerah kembali mendapatkan opini WTP. Namun, kami mengingatkan agar kepala daerah memastikan jajaran terkait mendukung kelancaran pemeriksaan. Pejabat yang menangani keuangan harus selalu berada di tempat selama audit berlangsung," tegasnya.