Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Dugaan adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan di SPBU Kota Balikpapan belum terbukti.
Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan menegaskan, hingga kini belum ditemukan adanya indikasi BBM oplosan di wilayah tersebut.
"Kalau di Balikpapan, belum ada BBM oplosan. Memang ada informasi soal itu di kawasan Samarinda, tapi belum terbukti. Sampai sekarang, kami belum menerima laporan resmi," kata Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar, Senin (7/4/2025).
Menanggapi maraknya kendaraan mogok atau tersendat yang dikaitkan dengan kualitas BBM, lagi-lagi ia menyebut belum ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya.
"Kalau soal kualitas BBM, itu bukan ranah kami. Disdag hanya mengawasi SPBU dari sisi pelayanan, tak sampai pada pengujian laboratorium. Itu kewenangan Pertamina," jelasnya.
Soal pengawasan, kata dia, pengawasan terakhir dilakukan tiga hari sebelum Lebaran 2025 dengan berkoordinasi dengan Polda Kaltim.
"Hasil pengawasan waktu itu bagus, tidak ditemukan indikasi BBM oplosan. Fokus kami pada ketersediaan dan ukuran BBM yang dijual ke masyarakat," ujarnya.
Soal kritik pengamat kebijakan publik yang menyebut lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengawasan BBM, Haemusri menyatakan pihaknya tetap aktif melakukan pemantauan.
"Kami mengawasi antrian BBM, ketersediaan pasokan, dan kesesuaian takaran. Kalau soal oplosan, itu sudah masuk ranah pidana dan harus ditangani kepolisian," tegasnya.
Disinggung soal ketersediaan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran, Haemusri memastikan distribusi berjalan lancar.
"Pertamina menjamin stok mencukupi. Setahu saya, ada 360 barel BBM disiapkan untuk Balikpapan selama masa Lebaran," ungkapnya.
Terkait pembangunan SPBU baru, Haemusri menyebut hingga kini belum ada permohonan perizinan baru yang masuk.
"Saat ini ada 15 SPBU di Balikpapan. Idealnya, dengan populasi sekitar 700 ribu jiwa dan kebutuhan 360 ribu barel, seharusnya ada sekitar 20 SPBU," tuturnya.
Sementara rencana pembangunan SPBU di lahan Puskib oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih bersifat wacana.
"Itu masih sebatas isu. Belum ada informasi resmi yang kami terima," pungkasnya. (Adv)