Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Wilayah Krayan yang terletak di dataran tinggi perbatasan Indonesia-Malaysia, hingga kini masih menghadapi tantangan berat dalam hal aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta belum terbukanya akses darat secara maksimal dan membuat masyarakat Krayan hidup dalam keterisolasian yang berkepanjangan.

Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance Tambaru menegaskan, keterbatasan akses transportasi menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan ekonomi masyarakat Krayan.

“Wilayah ini pada dasarnya masih hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Kondisi ini membuat biaya hidup sangat tinggi dan tentu saja berdampak langsung terhadap perekonomian warga,” ujar Yance.

Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pembangunan jalan penghubung dari Malinau menuju Binuang yang seharusnya menjadi jalur darat utama menuju Krayan.

Jika infrastruktur jalan ini mulai terbuka, maka roda ekonomi masyarakat Krayan akan ikut bergerak.

“Akses jalan akan menjadi penentu. Tidak hanya untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, tapi juga membuka peluang pengembangan usaha dan pergerakan logistik yang lebih efisien,” jelasnya.

Selama ini, masyarakat Krayan hanya mengandalkan beberapa jembatan penghubung untuk mobilitas dan distribusi barang. Sayangnya, jembatan-jembatan itu kerap rusak diterpa bencana alam seperti banjir dan longsor yang memperparah keterbatasan akses ke wilayah kecamatan.

“Kondisi ini menyebabkan pasokan barang tersendat dan warga makin kesulitan memenuhi kebutuhan harian,” imbuhnya.

Pemkab Nunukan telah menyusun dan menyerahkan dokumen rencana aksi pembangunan infrastruktur Krayan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Nilai anggaran yang diajukan pun tergolong besar, mencerminkan urgensi penanganan kawasan ini.

Menurut Yance, sudah saatnya perhatian pembangunan difokuskan juga ke wilayah perbatasan seperti Krayan. 

Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten perlu bersinergi membangun akses yang layak bagi masyarakat yang selama ini hidup di tengah keterbatasan.

“Masyarakat Krayan adalah bagian dari Indonesia. Mereka berhak mendapatkan perhatian dan fasilitas yang sama dengan warga di wilayah lainnya. Jangan biarkan mereka merasa lebih dekat dengan Malaysia karena minimnya dukungan dari pemerintah sendiri,” tegas Yance.

Ia berharap pembangunan Krayan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret yang berkelanjutan.