Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA – Polemik bahan bakar minyak (BBM) yang diduga menyebabkan kerusakan sejumlah kendaraan di Kota Samarinda terus menjadi sorotan publik. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun angkat suara. Namun, ia tetap memilih bersikap hati-hati agar tidak memperkeruh suasana.

Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil langkah turun langsung ke lapangan. 

Menurutnya, belum ada pihak yang mampu memberikan jawaban pasti terkait penyebab kerusakan, meski berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah telah melakukan pemantauan.

“Sejauh ini belum ada jawaban yang pasti. Saya tidak ingin menambah kekeruhan turun ke lapangan, tapi tidak membawa kepastian,” ujar Andi Harun, Selasa (8/4/2025).

Dirinya juga menyoroti kecenderungan sejumlah pihak yang hanya mengulang pernyataan resmi dari Pertamina, tanpa disertai investigasi mendalam. Ia menilai hal itu tidak bijak dan justru bisa memperburuk situasi.

“Kita semua harus menahan diri. Jangan membuat kesimpulan teknis sepihak. Kita bukan ahlinya, dan bukan lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah BBM tercampur atau tidak,” katanya.

Pasalnya saat ini, banyak bengkel di Samarinda kini dipenuhi kendaraan bermasalah usai mengisi BBM. Hampir seluruh teknisi menyebut kerusakan terjadi pada filter bahan bakar dan diduga kuat berkaitan dengan kualitas BBM.

“Faktanya, kendaraan rusak dan teknisi menyebut penyebabnya adalah BBM. Tapi di sisi lain, ada pihak yang menyatakan bahan bakarnya bersih dan tidak tercampur. Kontradiksi ini justru menambah kebingungan masyarakat,” ungkapnya.

Andi Harun juga menjelaskan bahwa pencampuran BBM tidak hanya berarti tercampur air. Pencampuran antara jenis BBM seperti pertalite dan pertamax pun bisa menimbulkan gejala serupa seperti motor brebet, mogok, hingga penurunan performa mesin.

Sehingga, lanjut dia, langkah paling masuk akal saat ini adalah melakukan uji laboratorium secara objektif dan independen terhadap sampel BBM dari berbagai sumber, mulai dari SPBU, kendaraan bermasalah, hingga pom mini.

“Baru setelah keluar hasil labnya, kita bisa sampaikan secara terbuka,” tegasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sendiri akan segera mengambil sampel dari berbagai titik untuk diuji di laboratorium secara independen. Hasilnya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan.

“Pemerintah tidak boleh terlihat membela pengusaha. Kalau masyarakat benar, ya kita harus akui. Pemerintah harus netral,” kata dia.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat semakin bingung karena banyaknya pihak yang turun tangan, namun belum ada satupun yang memberikan kejelasan.

“Pemkot tidak mengambil posisi apa pun sejauh ini. Sampai hari ini belum ada satu pun yang melegakan masyarakat. Justru kebingungan makin meluas,” pungkasnya.