Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Semangat kolaborasi dan visi kemajuan menjadi poin dalam pertemuan konstruktif antara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nunukan dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Utara (Kaltara).
Bertempat di tengah dinamika perbatasan, kedua organisasi kepemudaan ini menyatukan pandangan krusial mengenai urgensi percepatan pemekaran daerah di wilayah perbatasan.
Sebuah langkah strategis yang diyakini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pemuda yang berkelanjutan.
Ketua Umum HIPMI Nunukan, Djiorezi Silawane mengatakan diskusi yang mengalir penuh kehangatan ini menyoroti betapa potensi ekonomi di wilayah perbatasan belum sepenuhnya teroptimalisasi.
HIPMI Nunukan dengan lugas menyampaikan aspirasi para pengusaha muda yang melihat pemekaran sebagai momentum krusial untuk membuka keran investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi kewirausahaan yang berdaya saing.
"Aksesibilitas yang meningkat dan fokus pembangunan yang lebih terarah pasca pemekaran diyakini akan menjadi angin segar bagi geliat ekonomi lokal," ujar Djiorezi Silawane.
Senada dengan itu, Ketua KNPI Kaltara Niko Ruru mengartikulasikan harapan besar para pemuda di wilayah perbatasan.
Mereka meyakini pemekaran bukan hanya sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM.
Niko menyampaikan, dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dan responsif, diharapkan alokasi sumber daya untuk pendidikan, pelatihan vokasi dan pengembangan potensi diri pemuda akan menjadi prioritas utama.
"Pemuda perbatasan memiliki potensi luar biasa yang selama ini mungkin terpendam karena keterbatasan akses dan peluang," ucap Niko.
Lebih jauh, kedua organisasi ini menggarisbawahi bahwa percepatan pemekaran daerah perbatasan adalah konteks keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Wilayah perbatasan seringkali menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks, yang berimplikasi pada lambatnya laju pembangunan dibandingkan dengan wilayah sentral.
"Pemekaran akan memungkinkan adanya fokus pembangunan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan unik wilayah perbatasan, sehingga ketimpangan pembangunan dapat diminimalisir secara signifikan," ucapnya.
Dalam semangat persaudaraan dan kesadaran akan tanggung jawab kolektif, HIPMI Nunukan dan KNPI Kaltara sepakat untuk mengawal isu ini secara berkelanjutan.
Mereka berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah, DPRD serta berbagai pihak terkait guna memastikan aspirasi masyarakat perbatasan, khususnya para pengusaha muda dan generasi penerus bangsa dapat didengar dan diakomodir dalam proses pengambilan kebijakan.
"Kolaborasi yang terjalin ini bukan sekadar pertemuan simbolik, melainkan sebuah deklarasi komitmen untuk bergerak bersama demi masa depan bagi wilayah perbatasan," bebernya.
HIPMI Nunukan dan KNPI Kaltara percaya bahwa pemekaran daerah perbatasan adalah sebuah langkah visioner yang akan melahirkan generasi muda yang lebih berdaya, inovatif, dan memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.
"Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan SDM yang berkualitas, wilayah perbatasan akan bertransformasi menjadi garda terdepan kemajuan Indonesia," pungkas Niko.