Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Balikpapan masih menunggu hasil investigasi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terkait dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang menyebabkan kerusakan kendaraan di beberapa bengkel.
Isu ini mencuat setelah sejumlah warga mengeluhkan kendaraan mereka mengalami gangguan seperti brebet dan mogok usai mengisi BBM dari SPBU.
Ini diungkapkan oleh Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono saat kunjungan kerja bersama Komisi II ke kantor Pertamina Patra Niaga, Rabu (9/4/2025).
"Hari ini kami dari Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus kunjungan lapangan ke Pertamina Patra Niaga. Kami meneruskan keluhan masyarakat terkait kendaraan roda dua dan empat yang mengalami masalah setelah mengisi BBM, seperti mogok dan brebet. Kami juga sudah berdiskusi langsung dengan pihak Pertamina," kata Budiono, yang juga merupakan Koordinator Komisi II.
Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Henry Eko Purwanto menyatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi.
"Kami sudah mengambil sampel BBM dari SPBU, tangki pendam, hingga depo. Sejauh ini, hasilnya masih sesuai standar. Namun investigasi tetap berlanjut dengan pengambilan sampel dari sejumlah bengkel," ujar Eko sapaannya.
Eko juga menegaskan, pihaknya membuka diri terhadap investigasi dari lembaga independen untuk memastikan hasil yang objektif.
"Kami sepakat agar pihak ketiga ikut terlibat dalam pengecekan. Selain itu, perubahan warna BBM tidak bisa dijadikan indikator kualitas karena warna hanya sebagai penanda produk," tambahnya.
Terkait kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, Eko menyebut pihaknya masih menunggu hasil investigasi final.
"Selama ini masih dugaan, jadi kita harus tunggu hasil investigasi lebih dulu sebelum membahas kompensasi," jelasnya.
Selain itu, Eko menuturkan bahwa Pertamina telah menyediakan formulir pengaduan di setiap SPBU bagi pelanggan yang merasa dirugikan.
"Pengaduan harus disertai bukti dan pertanggungjawaban, termasuk dari bengkel. Kami juga akan terus memantau laporan dari masyarakat maupun media sosial," ucapnya.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyampaikan, mereka sebut dugaan BBM oplosan mulai mencuat sejak 24 Maret 2025.
"Beberapa bengkel seperti Auto 2000 langsung melapor ke Pertamina. Mereka menindaklanjuti dengan investigasi dan pengecekan sampel BBM. Hasilnya memang sesuai standar, tapi kita masih mempertanyakan potensi kerusakan dari tangki pendam atau mobil tangki pengangkut BBM," ungkap Fauzi.
Komisi II juga meminta Pertamina menyerahkan data lengkap, termasuk audit tangki timbun dan masa berlaku fasilitas SPBU.
"Ada SPBU yang beroperasi hampir 40 tahun. Kami ingin tahu apakah tangkinya sudah diganti atau belum. Kami beri tenggat waktu hingga Senin untuk menyerahkan data tersebut," jelasnya.
Fauzi menegaskan, DPRD tidak hanya mengandalkan hasil investigasi dari Pertamina, tetapi akan membentuk tim investigasi independen.
"Kami akan menggandeng pihak dari sektor ekonomi, laboratorium independen, dan lembaga teknis lainnya untuk melakukan investigasi langsung di lapangan. Ini penting untuk memastikan kebenaran secara objektif," pungkasnya. (Adv)