Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kota Samarinda kembali mendapat sorotan tajam.
DPRD Kota Samarinda menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024 belum mencerminkan evaluasi berbasis capaian dan kebutuhan nyata di lapangan.
Sebagai instrumen penting dalam tata kelola daerah, LKPJ berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah selama satu tahun anggaran.
Dokumen ini menjadi acuan DPRD dalam menilai efektivitas kinerja kepala daerah, sekaligus dasar pengambilan keputusan strategis ke depan.
Namun, dalam pembahasan terbaru bersama Panitia Khusus (Pansus), sejumlah anggota DPRD menilai laporan tahun ini kembali mengulang pola lama.
Alih-alih menyuguhkan analisis yang mendalam, beberapa bagian dinilai hanya mengulang naskah dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya tidak mau bicara soal isi substansi, karena kami juga libatkan pakar. Tapi dari sistematika dan penyajiannya, ini seperti dari 2022. Bahkan ada yang copy paste dari LKPJ 2020, terutama di Bab II dan Bab IV,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar yang juga tergabung dalam Pansus LKPJ.
Ia menambahkan, beberapa program strategis yang disebut dalam laporan seperti penanganan kemiskinan dan pendidikan tidak dibahas secara utuh dan kurang menampilkan capaian konkret. Bahkan, beberapa proyek justru muncul tanpa penjelasan awal yang memadai.
Ia mencontohkan proyek seperti tugu Pesut Mahakam, Teras Samarinda, dan revitalisasi Pasar Pagi yang tiba-tiba tercantum dalam laporan tanpa penjelasan awal.
Menurutnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penyusunan program daerah.
“Jangan sampai terjadi adendum atau penyesuaian anggaran untuk barang yang tidak pernah dikaji bersama,” tegasnya.
Dalam konteks pengawasan, Anhar menyatakan pentingnya relasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Namun ia menyoroti pergeseran fokus dalam penanganan banjir yang kini lebih menyerupai proyek infrastruktur kota, bukan mitigasi bencana.
“Sekarang penanganan banjir sudah bergeser jadi infrastruktur kota. Yang dikerjakan cuma Sungai Karang Mumus (SKM), parit-parit. Contohnya tunnel 400 meter itu, hampir di luar dari skema banjir,” terangnya.
Kemudian, Politikus PDI Perjuangan ini juga melihat ketimpangan alokasi anggaran, yang menurutnya terlalu fokus pada proyek teknis berskala besar dan mengabaikan pemerataan pembangunan wilayah.
“Proporsi anggaran kita terlalu dipaksakan untuk proyek-proyek teknis ratusan miliar. Harusnya lebih banyak stimulus, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” jelasnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, dengan kekhawatiran bahwa prioritasnya terus merosot dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai lebih banyak didominasi oleh urusan pekerjaan umum, perumahan, dan transportasi.
“Musrenbang sekarang didominasi PU, Perkim, Perhubungan. Padahal pendidikan itu penting. Kita bangun sekolah pun kecil anggarannya, cuma Rp 317 miliar. Ini yang harus dibenahi,” pungkasnya.