Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan peran strategis legislatif bukan sekadar pengesah anggaran, melainkan juga pengawas kebijakan dan jembatan aspirasi rakyat. 

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi para petani di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun.

Dalam kunjungan tersebut, Jimmi berdialog langsung dengan anggota Kelompok Tani “Cipta Graha” yang berada di bawah naungan Gerakan Masyarakat Hebat (Gemah) Kutim. 
Ia mendengar keluhan, mencatat kebutuhan, dan memberikan sejumlah catatan penting untuk penguatan sektor pertanian desa.

“Bukan hanya panennya yang harus berhasil, tapi sistemnya juga harus kuat. Distribusi, permodalan, sampai akses pasar harus dipastikan berjalan,” tegas Jimmi, yang turut didampingi Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) Bappeda Kutim, Marhadin.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian safari legislatif yang telah berlangsung selama sepekan terakhir. Sebelumnya, Jimmi juga mengunjungi Rantau Pulung, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan Kaliorang untuk menyerap langsung aspirasi warga.

Ia menyebut pendekatan turun langsung ke lapangan sebagai cara untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di balik meja birokrasi. “DPRD tidak boleh hanya jadi stempel. Kita harus jadi bagian dari denyut perubahan,” ujarnya.

Gerakan Gemah Kutim, menurut Jimmi merupakan salah satu contoh baik sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun ekonomi desa. "Melalui sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan hasil bumi lokal, Gemah Kutim mendorong kemandirian desa," kata Jimmi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Kutim itu juga menyoroti penting keberlanjutan program pertanian seperti ARMY (Akselerasi Rural Mandiri dan Yakin). 

Ia menyebut program tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, serta jaminan akses terhadap modal dan pasar.