Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun memastikan proses penyaluran bantuan bagi warga yang motornya rusak akibat dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan masih akan terus berlanjut selama satu minggu ke depan.
Meski kuota awal di sejumlah kecamatan telah habis, masyarakat diminta tetap mengajukan klaim.
“Saya sudah memberi arahan ke Asisten II (Marnabas Patiroy) klaim tetap dilayani. Kalau memang waktunya dia (warga) harus dapat bantuan, kita harus layani,” kata Andi Harun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebelumnya menetapkan kuota sementara sebanyak 60 penerima per kecamatan, dengan target total 600 warga.
Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat kuota langsung terpenuhi pada hari pertama penyaluran, Senin (14/4/2025), terutama di kawasan padat penduduk seperti Samarinda Ulu dan Sungai Pinang.
“Pembagian kuota itu belum mencerminkan jumlah riil warga terdampak di tiap kecamatan. Jadi potensi kuota habis lebih dulu dibanding klaim masyarakat memang besar,” jelasnya.
Andi Harun menegaskan bahwa warga tidak perlu gelisah jika belum mendapatkan bantuan di hari pertama. Proses klaim akan tetap berjalan selama data lengkap dan disertai bukti kerusakan dari bengkel.
“Batasnya seminggu, jadi dalam rentang waktu itu, silakan datang ke kantor kecamatan. Kalau hari ini belum cair, bisa jadi besok atau lusa,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa meskipun jumlah penerima bisa melebihi estimasi awal, pemerintah tetap akan melayani semua klaim yang valid.
"Kalau bertambah pun lebih dari 600 orang, tidak masalah. Basis kita jelas warga Samarinda yang motornya rusak akibat kejadian ini," imbuhnya.
Karena itu, seluruh camat telah diinstruksikan untuk tetap menerima dan memverifikasi data yang masuk. Pemkot Samarinda juga meminta maaf jika ada keterlambatan pencairan, karena proses bantuan dilakukan secara bertahap.
Bantuan ini diberikan sebagai respons cepat atas kerusakan sepeda motor warga setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU yang diduga tercampur zat lain. Setiap warga terdampak akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu.
"Seluruh proses akan diselesaikan dalam rentang waktu satu minggu ini,” pungkasnya.