Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengikuti sepenuhnya arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait penanganan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bermasalah yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil langkah berbeda yang justru bisa menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Pemprov Kaltim bersama DPRD dan Pertamina disebut telah mengambil sikap, sehingga Pemkot Balikpapan akan mengikuti jalur yang sudah dibentuk.
"Kami samina wa atho’na terhadap arahan Pemprov. Artinya, kami mendengar dan patuh pada kebijakan yang sudah dirumuskan di tingkat provinsi," kata Bagus, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, pihak provinsi sudah memanggil Pertamina dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aparat penegak hukum.
Karena itu, Pemkot tidak ingin menambah kompleksitas dengan membentuk investigasi sendiri atau mengambil langkah yang bisa menciptakan dualisme koordinasi.
"Sudah jelas, Pertamina diminta menyiapkan perbaikan dan layanan bengkel gratis bagi kendaraan yang terdampak BBM oplosan. Jadi, kalau sudah ditangani provinsi dan disepakati bersama, kami cukup jalankan dan kawal pelaksanaannya," tegasnya.
Sementara itu, menanggapi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang memberikan kompensasi senilai Rp300 ribu bagi masyarakat terdampak, Bagus menyebut hal itu sah-sah saja, namun Pemkot Balikpapan memilih tetap berkoordinasi satu pintu dengan Pemprov.
"Kami belum sampai ke tahap itu (kompensasi tunai), karena skema dari provinsi dan Pertamina sudah ada, yaitu perbaikan kendaraan gratis," ungkapnya.
Soal usulan DPRD Balikpapan agar Pemkot membentuk tim investigasi sendiri, Bagus berpandangan bahwa cukup dinas teknis seperti Dinas Perdagangan yang berkoordinasi jika diperlukan, tanpa membentuk tim baru yang justru bisa menimbulkan kerancuan tugas.
"Yang penting jangan sampai ada dua atau tiga lembaga melakukan hal serupa. Nanti malah membingungkan. Kita ini bagian dari sistem koordinatif provinsi," jelasnya.
Dengan demikian, Bagus menekankan bahwa pihaknya memilih fokus pada pemulihan dan pengawasan dampak, sembari tetap menghormati dan melaksanakan hasil koordinasi yang telah dibuat di tingkat provinsi. (Adv)