Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Warga Muara Kate dan Batu Kajang, Kabupaten Paser menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (15/4/2025).

Masyarakat tersebut meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan konflik kejahatan tambang batu bara dan penggunaan jalan umum sebagai hauling di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Salah satu perwakilan warga, Wardaninus mengatakan kegiatan hauling yang dilakukan perusahaan tambang, yakni PT Mantimin Coal Mining (MCM) merupakan jalan negara. Di mana, seharunya tidak diperbolehkan secara hukum.

Untuk menghentikan kegiatan hauling, masyarakat telah melakukan penutupan jalan atau blokade agar truk pengangkutan batubara tidak dapat melintas. "Kami sering melakukan penutup jalan agar tidak ada lagi truk batubara melintas. Tapi dampaknya warga sering mendapatkan teror," jelasnya kepada Gubernur Kaltim.

Warga juga mendorong Pemprov segera menemukan pelaku penyerangan yang terjadi pada warga Muara Kate. "Warga sudah lima bulan lamanya mencari kebenaran ini ke pihak kepolisian tapi belum ada kepastian dari mereka. Malah, pihak kepolisian merayu warga untuk membuka blokade jalan agar kembali bisa dilalui perusahaan tambang. Aneh," tegasnya.

Warga Muara Kate mangaku tidak percaya penuh kepada pihak kepolisian untuk mengusut pelaku pembantaian di Muara Kate. Sebab, hingga hari ini pelaku belum juga ditemukan dan dipenjarakan. "Mereka malah sibuk merayu kami agar membuka jalan hauling," singkatnya.

Wardaninus menegaskan jika Pemprov bersama pihak kepolisian tidak mampu lagi meredam konflik Muara Kate, maka serahkan ke masyarakat lokal agar diselesaikan secara adat atau menggunakan hukum adat mereka. "Tuntutan kami hanya dua, pertama larang hauling tambang batubara menggunakan jalan umum dan ungkap kasus pembunuhan di sana," tutupnya.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut ke Polda Kaltim. Mengingat, peristiwa ini telah mengancam hingga memakan korban. "Besok saya langsung tanyakan langsung ke Polda Kaltim," tutur Rudy Mas'ud.

Mengenai soal jalan, Rudy Mas'ud sepakat untuk tidak digunakan perusahaan tambang sebagai lalulintas utama mereka. "Saya sepakat jalan umum tidak digunakan perusahaan tambang karena membahayakan nyawa warga sekitar," sambungnya.

Ia juga berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut langsung ke Menteri ESDM agar segera ditindaklanjuti dan memberikan kembali keamanan dan kesejahteraan masyarakat Paser dan Kaltim.