Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Sebanyak 29 Organisasi Masyarakat (Ormas) di Balikpapan menyatakan penolakan terhadap keberadaan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dalam audiensi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan, Rabu (16/4/2025).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi bersama jajarannya.
Penolakan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh ormas yang hadir, dengan alasan utama menjaga kondusivitas Kota Balikpapan dan menghindari potensi gesekan sosial.
Ketua DPC Laskar Gepak Balikpapan, Ardan mengungkapkan, kemunculan GRIB Jaya dinilai dapat memicu konflik di masyarakat.
"Kami tidak melarang ormas untuk berkegiatan sosial, namun jika belum memiliki legalitas yang jelas, sebaiknya tidak tampil membawa nama organisasi. Ini bisa memancing reaksi dan membuat suasana menjadi tidak kondusif," ucap Ardan.
Ketua DPC RAKAT Balikpapan, Ibrahim menyoroti rekam jejak GRIB Jaya yang menurutnya pernah menimbulkan keresahan di sejumlah daerah.
"Kami sudah menyepakati sejak dulu, GRIB ini jangan diberikan ruang di Balikpapan. Legalitasnya kami pertanyakan. Di media sosial sudah banyak beredar tentang cara kerja mereka yang lebih mirip tindakan intimidatif, bukan membantu masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC DPADKB Balikpapan, Tarwih menyatakan penolakan atas dasar kekhawatiran rusaknya citra kota yang selama ini aman.
"Kami menjaga nama baik Balikpapan yang selama ini kondusif. Jika terjadi gesekan, yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah kota," katanya.
Bahkan perwakilan beberapa ormas lainnya juga menyampaikan hal yang sama, mereka menempuh jalur hukum dalam menyuarakan penolakan.
"Kami datang ke Kesbangpol untuk menempuh jalur yang sesuai hukum, bukan adat. Ini bentuk penghormatan kami terhadap pemerintah," tambah Tarwih.
Ketua DPP Laung Kuning Banjar, Amad Baday, mengingatkan potensi konflik sosial yang bisa menyebar luas jika ormas yang tidak diterima masyarakat lokal dibiarkan masuk.
“Kami berharap Balikpapan tetap aman. Kami tidak melarang GRIB berdiri di Indonesia, tapi untuk Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, kami menolak. Apalagi rekam jejak mereka di luar daerah seringkali menimbulkan benturan,” kata Amad.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan memiliki solidaritas tinggi dan cepat merespons konflik.
"Kalau terjadi sesuatu di Balikpapan, bukan hanya masyarakat sini yang turun, tapi dari Kalimantan Tengah, Utara, hingga Selatan juga akan bergerak. Kami tidak ingin itu terjadi," tegasnya.
Para perwakilan ormas berharap Kesbangpol dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dapat mengambil sikap tegas demi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.