Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan 

TANA PASER - Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser tahun 2025, di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Rabu (16/4/2025).

Ikhwan Antasari menyampaikan, kemiskinan menjadi masalah klasik yang dihadapi sebagian besar negara berkembang, serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Kemiskinan tidak saja terbatas pada materi, tetapi juga sosial, ilmu, moral dan spiritual. Ini adalah permasalahan yang mendesak, dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang jitu dan terpadu, menyeluruh dari berbagai sisi, serta memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak.

“Strategi telah direncanakan dan ditetapkan Pemkab Paser untuk penanggulangan kemiskinan yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” ucap Ikhwan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan empat cara. Diantaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan di Paser dilakukan dengan menciptakan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Strategi ini, perlu ditindaklanjuti dengan penekanan dan implementasi dalam bentuk kegiatan nyata di setiap Perangkat Daerah.

Kemudian, disesuaikan dengan target dan sasaran sambil memperhatikan tradisi, budaya, dan cara kehidupan mereka. Ini dimaksudkan agar mereka cepat paham bagaimana meningkatkan kesejahteraan, dan keluar dari belenggu kemiskinan. 

“Salah satu masalah dalam bidang kemiskinan yang sampai kini masih memerlukan perhatian kita bersama adalah kemiskinan ekstrim,” sebutnya.

Ikhwan juga menyampaikan, kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Paser agar benar-benar melakukan pendataan yang akurat, melibatkan semua komponen masyarakat sampai tingkat RT.

Sehingga peta kemiskinan di Paser bisa diketahui secara pasti dan komprehensif, untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

“Ikuti kegiatan ini sampai akhir dan diskusikan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga memicu percepatan penanggulangan kemiskinan yang terukur dan menggunakan data-data valid untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Paser,” tuturnya.