Reporter : Ayu Norwahliyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA – Upaya meningkatkan akses pendidikan bagi warga miskin di Kota Samarinda mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mulai digulirkan tahun ini.
Samarinda menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan. Sekolah tersebut akan dibangun di Kecamatan Palaran, tepatnya di area eks lahan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) seluas 7 hektare.
“Lokasinya kemungkinan di dekat Stadion Palaran. Lahan itu sudah siap dimanfaatkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin.
Sekolah Rakyat dirancang menyatu dengan konsep Sekolah Menengah Pendidikan Dasar (SMPD) dan ditujukan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp280,7 miliar untuk pembangunan dan operasional sekolah.
Penandatanganan nota kesepahaman antara kepala daerah dan Presiden dijadwalkan pada 21 April, sementara pembangunan fisik ditargetkan mulai Juli 2025. Kegiatan belajar-mengajar direncanakan langsung dimulai pada waktu yang sama.
Sebagai bagian dari persiapan awal, 100 calon siswa akan lebih dulu dititipkan di Yayasan Melati yang memiliki fasilitas asrama. "Nanti setelah sekolahnya selesai, siswa akan dipindahkan ke gedung yang baru,” ujarnya.
Kerja sama awal dengan Yayasan Melati kemungkinan menggunakan skema sewa. Adapun proses perekrutan tenaga pengajar akan dilakukan oleh Yayasan Mentari Kasih yang terafiliasi dengan kurikulum Cambridge. Seluruh proses rekrutmen bersifat independen dan profesional, dengan metode pembelajaran menggunakan bahasa Inggris secara penuh.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal potensi pungutan liar di SMA Melati, Asli menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan sepenuhnya gratis karena berada di bawah pengelolaan pemerintah.
“Sekolah ini untuk masyarakat miskin. Tidak ada pungutan. Biaya operasional dan gaji guru akan ditanggung oleh Kementerian Sosial,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan, Pemerintah Kota Samarinda juga siap menanggung pembiayaan awal sebelum dukungan penuh dari pusat mulai berjalan. “Kami tanggung dulu untuk percepatan. Kalau nanti diganti, alhamdulillah,” pungkasnya.