Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Pemkab PPU Siapkan Lahan Seluas Tujuh Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat 

Sekda PPU, Tohar. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Diskominfo Penajam Paser Utara

    Pemkab PPU Siapkan Lahan Seluas Tujuh Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat 

    PusaranMedia.com

    Sekda PPU, Tohar. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

    Pemkab PPU Siapkan Lahan Seluas Tujuh Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat 

    Sekda PPU, Tohar. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

    PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, Kabupaten PPU salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.  

    Pemkab PPU telah menyediakan lahan sekitar tujuh hektare (Ha) di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam untuk pembangunan sekolah rakyat. 

    “Pemkab PPU telah menyiapkan lahan di Kelurahan Lawe-Lawe,” kata Tohar, Kamis (17/4/2025). 

    Tohar telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Salah satunya, lahan berstatus aset milik pemerintah daerah harus memiliki dokumen sertifikat tanah. 

    “Bapak bupati juga sudah mengarahkan agar segera ditindaklanjuti terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan,” terangnya. 

    Tohar mengungkapkan, anggaran pembangunan fisik sekolah rakyat sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pemerintah daerah hanya diwajibkan untuk menyediakan lahannya. 

    “Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan. Kalau pembangunan fisiknya ditanggung pemerintah pusat,” pungkasnya. 

    Diketahui, sekolah rakyat salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini nantinya berada dalam naungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan miskin ekstrem. (Adv)