Reporter : Muhammad Luthfi | Editor : Buniyamin 

TANA PASER - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) II DPRD Paser melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung.

Kunjungan ini dalam rangka studi orientasi untuk penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Ketua Pansus Raperda II DPRD Paser, Basri mengatakan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggaraan jaringan utilitas di Bandung 

“Terutama dari sisi regulasi dan implementasi teknis di lapangan, apakah sudah ada Perda khusus yang mengatur dan bagaimana mekanisme kerja sama dengan pihak penyelenggara utilitas," kata Basri, Sabtu (19/4/2025).

Dijelaskannya, DSDABM Bandung sampai kini belum memiliki Perda khusus yang mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas, tapi dalam pelaksanaannya mereka tetap mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bandung.

Dalam implementasinya, DSDABM Bandung juga bakal mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebelum menerbitkan perizinan.

Selain itu, pemerintah kota juga mengenakan biaya sewa atas penggunaan dan pemanfaatan barang atau aset daerah oleh pihak penyelenggara jaringan utilitas.

Pemkot Bandung juga belum menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas secara komprehensif. Fokus utama DSDABM Bandung saat ini adalah pada pengendalian dan pencegahan banjir.

Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggara jaringan utilitas, Pemerintah Kota Bandung menggandeng PT Bandung Infra Investama sebagai mitra pengelola.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka pengelolaan barang dan aset daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan utilitas.

“Sehingga yang sudah lebih dahulu disusun adalah Rencana Induk Drainase Kota,” ujar Basri.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Pansus Raperda II DPRD Paser untuk menggali informasi, pengalaman dan praktik baik yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang regulasi.

“Diharapkan, raperda yang sedang disusun dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan relevan dalam mendukung pembangunan infrastruktur jaringan utilitas di Paser secara terintegrasi dan berkelanjutan,” harapnya.

DDalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus II  Basri Mansyur didampingi Wakil Ketua Andi Rizal Muhammad Assegaf, Sekretaris Lasminah, beserta Anggota Agus Santosa, Burhanuddin, Hamsi, Ilham Chalid dan Rama Romilza.