BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (17/4), di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. 

Rapat ini membahas monitoring program strategis kelautan dan perikanan Kaltim tahun 2025, terutama pada sektor ekspor ikan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung jalannya rapat. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, dan Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejumlah anggota Komisi II lainnya yang ikut serta antara lain Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo. DPRD Kaltim juga mengundang perwakilan dari Badan Mutu KKP Kalimantan Timur dan Badan Karantina Indonesia.

Dalam rapat, para peserta mengangkat sejumlah tantangan ekspor hasil perikanan Kaltim, seperti penurunan laju pertumbuhan ekspor akibat tingginya bea masuk di negara tujuan. Selain itu, pelaku usaha perikanan—termasuk nelayan tangkap, pembudidaya, dan supplier—masih mengalami kesulitan akibat minimnya pelatihan dan pemahaman tentang sistem jaminan mutu produk perikanan.

DPRD juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap segelintir eksportir besar, serta kesulitan dalam memperoleh nomor registrasi produk ekspor di negara tujuan, yang menyebabkan keterbatasan akses pasar global.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kualitas dan standarisasi produk perikanan agar mampu bersaing di pasar ekspor Amerika dan Eropa.

“Penting juga bagi kita untuk membudidayakan ikan lokal sebagai produk unggulan,” ujar Ananda. Ia juga mendorong pelaku usaha agar aktif mengikuti pameran dan ekshibisi guna mempromosikan produk-produk perikanan Kaltim.

Di samping itu, Ananda mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan laut sebagai fondasi keberlanjutan industri perikanan. (Adv/Hms)