Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
Iklan
BNPP Dorong Percepatan PLBN Long Midang dan Pembangunan PLBN Baru di Sei Manggaris
NUNUKAN - Dalam rangka mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) Diana Kusumastuti.
Plt Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Long Midang menjadi prioritas strategis mengingat pos perbatasan di sisi Malaysia, yaitu di Bakelalan telah terbangun. Long Midang juga merupakan satu dari tiga PLBN yang masuk dalam mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019.
“PLBN Long Midang sudah dikunjungi Presiden dan Menteri PUPR. Lokasi ini sangat strategis dan perlu segera dibangun untuk mendukung konektivitas dan penguatan wilayah perbatasan,” ungkap Metrianda dalam keterangan resminya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajukan delapan lokasi baru usulan pembangunan PLBN, termasuk Sei Manggaris di Kabupaten Nunukan. Lokasi tersebut dinilai penting karena potensial menjadi titik lintas masyarakat dan barang yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Menanggapi hal itu, Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan bahwa percepatan pembangunan PLBN seperti Long Midang perlu didorong agar kembali menjadi prioritas nasional. Namun, karena Inpres yang menjadi dasar hukum saat ini berasal dari periode sebelumnya, perlu disiapkan payung hukum baru.
“PLBN belum masuk dalam prioritas kegiatan nasional tahun 2024/2025. Karena itu, kita dorong agar usulan ini dibahas dalam Rapat Terbatas agar dapat diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Diana.
Diana juga menekankan pentingnya aspek geopolitik dalam penentuan lokasi PLBN baru seperti Sei Manggaris, mengingat perannya dalam menjaga kedaulatan dan pelayanan masyarakat di perbatasan.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan PLBN yang lebih merata dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan negara.
BERITA TERKAIT
Kalimantan Utara
BNPP Dorong Percepatan PLBN Long Midang dan Pembangunan PLBN Baru di Sei Manggaris
Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Dalam rangka mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) Diana Kusumastuti.
Plt Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Long Midang menjadi prioritas strategis mengingat pos perbatasan di sisi Malaysia, yaitu di Bakelalan telah terbangun. Long Midang juga merupakan satu dari tiga PLBN yang masuk dalam mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019.
“PLBN Long Midang sudah dikunjungi Presiden dan Menteri PUPR. Lokasi ini sangat strategis dan perlu segera dibangun untuk mendukung konektivitas dan penguatan wilayah perbatasan,” ungkap Metrianda dalam keterangan resminya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajukan delapan lokasi baru usulan pembangunan PLBN, termasuk Sei Manggaris di Kabupaten Nunukan. Lokasi tersebut dinilai penting karena potensial menjadi titik lintas masyarakat dan barang yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Menanggapi hal itu, Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan bahwa percepatan pembangunan PLBN seperti Long Midang perlu didorong agar kembali menjadi prioritas nasional. Namun, karena Inpres yang menjadi dasar hukum saat ini berasal dari periode sebelumnya, perlu disiapkan payung hukum baru.
“PLBN belum masuk dalam prioritas kegiatan nasional tahun 2024/2025. Karena itu, kita dorong agar usulan ini dibahas dalam Rapat Terbatas agar dapat diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Diana.
Diana juga menekankan pentingnya aspek geopolitik dalam penentuan lokasi PLBN baru seperti Sei Manggaris, mengingat perannya dalam menjaga kedaulatan dan pelayanan masyarakat di perbatasan.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan PLBN yang lebih merata dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan negara.
BNPP Dorong Percepatan PLBN Long Midang dan Pembangunan PLBN Baru di Sei Manggaris
Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Dalam rangka mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) Diana Kusumastuti.
Plt Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Long Midang menjadi prioritas strategis mengingat pos perbatasan di sisi Malaysia, yaitu di Bakelalan telah terbangun. Long Midang juga merupakan satu dari tiga PLBN yang masuk dalam mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019.
“PLBN Long Midang sudah dikunjungi Presiden dan Menteri PUPR. Lokasi ini sangat strategis dan perlu segera dibangun untuk mendukung konektivitas dan penguatan wilayah perbatasan,” ungkap Metrianda dalam keterangan resminya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajukan delapan lokasi baru usulan pembangunan PLBN, termasuk Sei Manggaris di Kabupaten Nunukan. Lokasi tersebut dinilai penting karena potensial menjadi titik lintas masyarakat dan barang yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Menanggapi hal itu, Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan bahwa percepatan pembangunan PLBN seperti Long Midang perlu didorong agar kembali menjadi prioritas nasional. Namun, karena Inpres yang menjadi dasar hukum saat ini berasal dari periode sebelumnya, perlu disiapkan payung hukum baru.
“PLBN belum masuk dalam prioritas kegiatan nasional tahun 2024/2025. Karena itu, kita dorong agar usulan ini dibahas dalam Rapat Terbatas agar dapat diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Diana.
Diana juga menekankan pentingnya aspek geopolitik dalam penentuan lokasi PLBN baru seperti Sei Manggaris, mengingat perannya dalam menjaga kedaulatan dan pelayanan masyarakat di perbatasan.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan PLBN yang lebih merata dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan negara.