Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2024.
Rapat paripurna ini digelar di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Anggota Fraksi Nasdem, Vera Yulianti mengatakan, bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program daerah serta dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Dalam penyampaiannya, Vera menyoroti pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang dinilai buruk secara kualitas berdasarkan hasil inspeksi mendadak Komisi III DPRD.
"Kami minta Pemkot Balikpapan melalui dinas terkait untuk mengevaluasi pekerjaan pembangunan gedung DPRD yang tidak sesuai perencanaan," tegas Vera.
Fraksi Nasdem juga mengkritik penanganan banjir yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Sehingga mereka meminta evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas proyek pengendalian banjir seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
Sorotan lain disampaikan terkait pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat.
Di mana Fraksi Nasdem meminta evaluasi mendalam atas dampak sosial dan lingkungan, menyusul keluhan masyarakat sekitar proyek.
"Kajian sosial dan lingkungan tidak sesuai dengan realita di lapangan," bebernya.
Dalam bidang pelayanan dasar, Fraksi Nasdem meminta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) meningkatkan kualitas air bersih serta mempercepat pemasangan instalasi.
Di sektor pendidikan, mereka menekankan optimalisasi dana BOS dan mengecam pungutan dari orang tua murid oleh sekolah melalui dalih tabungan acara perpisahan.
Fraksi Nasdem juga meminta BPJS mengevaluasi pelayanan rawat inap. Banyak pasien JKN mengeluhkan batas waktu opname tiga hari yang memaksa mereka keluar dan mendaftar ulang meski belum sembuh.
"Ini bertentangan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN,” ungkap Vera.
Soal anggaran, Fraksi Nasdem meminta OPD meningkatkan serapan anggaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang berada di bawah 90 persen.
Mereka juga menyoroti belanja tidak langsung agar dialokasikan secara selektif dan efisien, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi dan pajak restoran melalui pengawasan ketat.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)