Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Fraksi PDIP DPRD Balikpapan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Wakil Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Najib menegaskan, PDIP tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam catatannya, PDIP menilai bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum mencapai target.
"Rekomendasi ini merupakan bentuk evaluasi demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," ucap Najib.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDIP menyoroti belum optimalnya capaian target.
Fraksi ini mendorong strategi peningkatan penerimaan daerah melalui perluasan basis pajak, optimalisasi pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDIP mengkhawatirkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah siswa dan ketersediaan sekolah.
Mereka mendorong pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas berdasarkan kajian jumlah penduduk dan kondisi wilayah.
"Kami tak ingin ada anak di Balikpapan yang tidak bisa sekolah," tegasnya.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PDIP menilai perlu adanya peningkatan pelayanan di RSUD Beriman, termasuk pengadaan alat medis, sarana prasarana, dan peningkatan SDM.
Pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat juga disorot karena keterlambatan dari rencana awal.
Fraksi PDIP juga meminta peningkatan pelayanan Puskesmas, khususnya dalam penanganan pasien BPJS, serta mendorong koordinasi aktif antara pemkot dan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, dalam penyediaan air bersih, Fraksi PDIP mendesak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk membuka sambungan baru dan menempatkan SDM sesuai kompetensi.
"Kami juga meminta peran aktif dewan pengawas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di tubuh perusahaan daerah tersebut," imbuhnya.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menyoroti perlunya pembangunan jalan penghubung antar wilayah kota, pemeliharaan drainase yang lebih baik, serta regulasi khusus penataan kabel secara digital.
"Kami ingin proyek penanganan banjir juga dievaluasi karena dinilai belum optimal," tegasnya. (Adv)