Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Fraksi PPP DPRD Balikpapan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Sekretaris Fraksi PPP, Iwan Wahyudi mengatakan, LKPJ yang disampaikan merupakan gambaran umum kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sepanjang 2024.
Fraksi PPP include PKS ini memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian, termasuk perolehan 72 penghargaan di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
"Upaya melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perencanaan sejak awal juga patut diapresiasi. Untuk optimalisasi ke depan, kami mendorong pembahasan LKPJ dilakukan melalui panitia khusus atau pansus," ucap Iwan.
Menurutnya, pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) akan memungkinkan kajian lebih mendalam dan partisipasi para ahli serta pemangku kepentingan.
Ia juga menilai evaluasi LKPJ harus merujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang mencakup pencapaian program, kebijakan strategis, dan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya.
Bahkan, mereka mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balikpapan menjadi 82,62 poin pada 2024, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional serta menjadi yang kedua tertinggi di Kaltim.
Namun, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di 2024 yang mencapai Rp615,31 miliar atau 15 persen dari total APBD.
"Besaran Silpa ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap perencanaan anggaran, efektivitas pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan proyek," jelasnya.
Dalam bidang pendidikan, realisasi anggaran hanya mencapai 87,20 persen dengan sisa anggaran Rp133 miliar.
Di sektor kesehatan, serapan anggaran tercatat 73,07 persen menyisakan Rp181 miliar.
"Kami menilai hal ini perlu dianalisis lebih lanjut karena berdampak langsung terhadap layanan masyarakat," ungkapnya.
Fraksi juga menyoroti progres pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang baru mencapai 12,22 persen dan meminta percepatan penyelesaian agar masyarakat sekitar segera mendapatkan akses layanan kesehatan.
Mereka juga mendorong perbaikan pelayanan RSUD Beriman, khususnya terkait fasilitas fisik dan sikap tenaga medis yang dinilai masih perlu pembenahan.
Tak hanya itu, Fraksi PPP menyoroti manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang dinilai masih lemah.
Permasalahan mencakup sulitnya pendaftaran pelanggan baru, kualitas air, hingga distribusi yang belum merata.
"Kami meminta perbaikan manajemen, sistem pengaduan, serta penyediaan air melalui mobil tangki bagi daerah yang belum terlayani pipa," imbuhnya.
Terakhir, Fraksi PPP menyoroti pembangunan rumah pompa di kawasan hilir Sungai Ampal yang hasilnya masih belum optimal.
“Kami minta pembangunan rumah pompa tersebut menjadi solusi konkret penanganan banjir di kawasan padat penduduk,” tegasnya. (Adv)