Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Fraksi PKB DPRD Balikpapan yang terdiri dari Partai Hanura, dan Partai Demokrat, menyampaikan 28 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Anggota Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman menyampaikan, rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi, kajian data, dan informasi aktual mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Balikpapan.
"Rekomendasi ini merupakan bentuk check and balance antara wali kota dan DPRD demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang," ucap Taufik.
Dalam catatannya, Fraksi PKB menyoroti beberapa permasalahan sebanyak 28 persoalan. Di antaranya, belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam mengatasi hambatan pembangunan dan pelayanan publik.
Kemudian, pencapaian kinerja program belum menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat.
Fraksi PKB juga mendorong pemkot untuk meningkatkan inovasi dalam menggali potensi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melakukan pengawasan profesional terhadap seluruh Perumda agar kontribusinya terhadap PAD lebih maksimal.
Selain itu, konsistensi dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan juga dianggap penting.
"Karena itu, kami menekankan pentingnya pemberian sanksi terhadap pelaksana program yang tidak sesuai dengan rencana sebagai bentuk penegakan profesionalisme kinerja pemerintahan," ungkapnya.
Dari sisi pengelolaan keuangan, fraksi meminta agar penerimaan dan belanja daerah dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan akuntabel.
Mereka juga mengingatkan agar pemerintah kota lebih cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar karena ketidaktepatan perencanaan.
"Belanja daerah harus diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Selain itu, pemerintah kota juga diminta menugaskan camat, lurah, serta jajaran di lapangan untuk aktif memantau kondisi lingkungan dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Di bidang perdagangan, Fraksi PKB mendorong Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP), Dinas Perdagangan (Disdag) dan UPTD Pasar agar lebih serius dalam pengelolaan pasar demi kenyamanan dan kesejahteraan para pedagang dan konsumen di Kota Balikpapan.
"Pemerintah kota perlu rutin melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan kelayakan harga komoditi pokok, serta kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar," imbuhnya. (Adv)