Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat, dengan mengajukan tiga lokasi potensial sebagai titik pembangunan sekolah tersebut.
Program ini merupakan salah satu inisiatif prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih, sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan usulan lokasi telah disampaikan melalui Dinas Sosial dan telah diverifikasi oleh tim lintas kementerian. Adapun titik yang diajukan yakni dua di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu lagi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
“Sekolah Rakyat ini akan menjadi ruang pendidikan sekaligus pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kukar siap berperan aktif dalam pelaksanaannya,” ujar Sunggono, Selasa (22/4/2025).
Usulan Kukar mendapat tanggapan positif dari tim verifikator yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan ATR/BPN. Mereka menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan teknis mulai dari perizinan, penyediaan lahan, hingga fasilitas dan tenaga pengajar.
Menurut Sunggono, Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai komponen pendukung, termasuk data calon peserta yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta lahan dan infrastruktur pendukung lainnya. “Kami berkomitmen penuh dan siap mengikuti seluruh ketentuan teknis maupun administratif yang dibutuhkan,” tegasnya.
Sekolah Rakyat tidak hanya difungsikan sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat tinggal yang memberikan pembinaan menyeluruh. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini belum tersentuh akses pendidikan memadai.
“Seleksi peserta dilakukan secara ketat melalui sistem data DTSEN agar program ini benar-benar tepat sasaran. Anak-anak yang terpilih akan mendapat lingkungan belajar yang membangun kapasitas dan karakter,” jelasnya.
Masuk dalam prioritas APBN 2025, program ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari tenaga pengajar, sarana pembelajaran, hingga pendanaan operasional.
Selain Kukar, berbagai daerah lain di Indonesia juga mulai mengajukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat mendorong percepatan implementasi program ini dalam rangka mendukung target pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini lebih dari sekadar membangun sekolah ini tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kami di Kukar siap menjadi bagian dari perubahan besar ini,” tutup Sunggono. (Adv)