Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Rencana pengembangan layanan Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) menuju koridor baru masih belum ada kejelasan.
Penyebab utamanya adalah tak kunjung ditetapkannya tarif resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), meski layanan ini telah resmi beroperasi sejak 8 Juli 2024.
Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli mengatakan, hingga saat ini operasional Bacitra masih berjalan dengan skema lama dan mengandalkan 17 unit bus yang melayani tiga koridor utama.
"Kebijakan tarif masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari pusat. Kita berharap dalam waktu dekat ini ditetapkan agar ada kepastian. Sosialisasi sudah cukup lama, masyarakat juga menunggu," ucap Zulkifli yang juga Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Selasa (22/4/2025).
Ia menyebut, jika SK tarif sudah keluar, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan mulai melakukan simulasi kelayakan operasional untuk membuka koridor baru.
Salah satu jalur yang tengah dipertimbangkan adalah rute menuju Kariangau, wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur yang dinilai memiliki potensi kebutuhan tinggi akan transportasi massal.
"Ada permintaan cukup besar dari masyarakat untuk jalur ke Karyangau. Rencananya juga akan ditambah ke arah timur agar layanan lebih merata. Tapi ini semua tergantung kesiapan unit dan awak bus," jelasnya.
Namun, kata dia, membuka koridor baru tentu membutuhkan penambahan armada.
Dari perhitungan awal, diperlukan minimal 15 unit tambahan untuk mengimbangi operasional jika tiga koridor baru dibuka. Ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih jika kelak pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah pasca 2027.
“Saat ini masih di bawah Kementerian Perhubungan. Kalau nanti sudah diserahkan ke daerah, biayanya bisa dua kali lipat. Maka kita harus hitung betul, apakah layak secara tarif, apakah perlu disubsidi, dan sebagainya,” imbuh Zulkifli.
Ia menambahkan, simulasi pendapatan dan biaya operasional akan dilakukan setelah tarif resmi ditetapkan.
Tujuannya agar pemerintah daerah bisa menentukan skema keberlanjutan layanan Bacitra, apakah cukup mengandalkan pendapatan, atau membutuhkan subsidi untuk menjamin layanan tetap berjalan.
Dengan belum adanya kepastian tarif, maka perluasan layanan Bacitra harus ditunda sementara.
"Namun kami tetap optimistis bahwa layanan transportasi massal ini akan terus berkembang sebagai bagian dari solusi mobilitas kota di masa depan, terlebih Balikpapan menjadi daerah penyangga IKN," pungkasnya.