Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Sistem baru ini mulai diterapkan pada tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan empat jalur penerimaan yang meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Meski secara substansi tidak jauh berbeda dari sistem sebelumnya, pendekatan dalam SPMB lebih menekankan pemenuhan hak belajar bagi seluruh anak.
“Semua jalur diberi porsi yang adil, terutama jalur afirmasi. Anak-anak dari keluarga tidak mampu justru mendapat kuota lebih besar, meskipun angka kemiskinan terus ditekan,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Wahiduddin.
Ia menambahkan, upaya pemerataan akses pendidikan ini juga didukung dengan hadirnya Sekolah Rakyat yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Palaran. Untuk tahap awal, sekolah ini membuka akses bagi jenjang SMP dan SMA, dengan konsep berbasis asrama.
“Kami juga menjajaki kerja sama dengan lembaga yang memiliki fasilitas asrama, seperti SMA Plus Melati,” lanjutnya.
Sebagai bentuk transparansi, Wahiduddin menyebut masyarakat tetap dapat menyampaikan aduan secara daring melalui situs resmi SPMB Samarinda.
Sementara itu dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menegaskan bahwa yang terpenting dalam proses penerimaan adalah peran panitia seleksi dalam menjaga integritas sepanjang tahapan berlangsung.
“Kita sudah siapkan semuanya, termasuk pemetaan wilayah. Tapi yang lebih penting adalah kesopanan dan ketelitian panitia dalam menyeleksi. Satu kesalahan bisa berdampak besar,” tegas Puji.
Menurutnya, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sering kali tidak kasat mata, namun masih saja terjadi setiap tahun.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan kehendak dan mengikuti jalur penerimaan yang telah ditentukan.
“Tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak dengan sebaik mungkin. Semua anak di Samarinda memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan,” tutup Puji.