Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan hasil dari otonomi daerah harus kembali dinikmati oleh masyarakat lokal, bukan hanya terserap ke pusat.
Ini disampaikan saat mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX yang digelar di halaman Sport and Convention Center (BSCC) Balikpapan, Jumat (25/4/2025).
Alwi menyampaikan langsung harapan tersebut kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang memimpin peringatan Otda di Balikpapan.
Ia menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, tetapi menekankan bahwa efisiensi harus terarah dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
"Saya sampaikan kepada Wamen, efisiensi itu bukan hanya soal pemangkasan, tapi harus terfokus agar anggaran benar-benar mengena ke masyarakat," ucap Alwi.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pemangkasan anggaran yang selama ini terjadi, bahkan mencapai 20 hingga 50 persen dari program tahunan.
Menurutnya, pengurangan anggaran seharusnya tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada warga.
Sebagai Ketua DPRD yang baru dilantik, Alwi mengaku masih dalam tahap koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk mengevaluasi capaian dan tantangan otonomi daerah di Balikpapan.
"Kita berharap apa yang menjadi hasil dari daerah, dinikmati daerah juga. Jangan semuanya lari ke pusat," tegasnya.
Alwi menilai, imbauan Wamendagri soal efisiensi anggaran adalah langkah baik, asalkan implementasinya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Kalau efisiensinya untuk mempercepat manfaat ke masyarakat, tentu kita dukung," tuturnya.
Momentum Hari Otda ini diharapkan menjadi pengingat bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah mempercepat kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Alwi juga menyinggung pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menentukan prioritas pembangunan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, jika otonomi daerah berjalan optimal, maka potensi ekonomi lokal, seperti sektor perdagangan, pariwisata, dan industri, bisa berkembang lebih cepat.
Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
"Otonomi daerah harus menjadi kunci kemandirian, bukan malah membebani daerah dengan berbagai kebijakan dari pusat," imbuhnya.
Dirinya berharap diskusi-diskusi lanjutan dengan pemerintah pusat bisa membuahkan solusi konkret yang memperkuat posisi daerah sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
"Saya berharap banyak diskusi-diskusi lanjutan nantinya terkait pembangunan di Balikpapan," pungkasnya.