Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Dorong Percepatan Pembangunan BLK,  Vitalis : Pencari Kerja Lokal Butuh BLK untuk Penuhi Standar Perusahaan

Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kabupaten Berau

    Dorong Percepatan Pembangunan BLK,  Vitalis : Pencari Kerja Lokal Butuh BLK untuk Penuhi Standar Perusahaan

    PusaranMedia.com

    Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Dorong Percepatan Pembangunan BLK,  Vitalis : Pencari Kerja Lokal Butuh BLK untuk Penuhi Standar Perusahaan

    Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Umar Daud | Editor: Bambang Irawan

    TANJUNG REDEB - Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette menyoroti rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga kini belum terealisasi.

    Padahal, di tengah pesatnya perusahaan yang masuk ke Kabupaten Berau, sangat diperlukan wadah untuk pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Supaya ada bekal dan keterampilan untuk bekerja.

    Selain itu, banyak perusahaan yang menerapkan spesifikasi tinggi terhadap para pekerja sehingga banyak masyarakat kesulitan ketika mencari kerja.

    Dia mendorong percepatan pembangunan BLK agar ada wadah bagi pencari kerja lokal guna meningkatkan kemampuan sesuai standarisasi perusahaan yang ada.

    "Pembangunan BLK sangat penting. Supaya orang lokal punya skill dan mampu bersaing bekerja di daerah sendiri," ujarnya, Senin (28/4/2025).

    Meski Hal ini tertuang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Salah satunya perusahaan di Berau harus mengakomodir 80 persen tenaga kerja lokal.

    Akan sulit jika Sumber Daya Manusia (SDM) lokal tidak memenuhi standarisasi perusahaan." Kita perlu lekas membangun BLK. Akan susah kalau kita hanya menunggu saja," jelasnya.

    Ia berharap, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan pembangunan tersebut. Sebab, banyak masyarakat lokal tidak bisa bekerja akibat tidak punya kemampuan yang memadai.

    "Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri," pungkasnya. (Adv)