Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem kini memasuki tahap persiapan di Kota Samarinda. 

Meski seluruh dokumen pendukung telah dipenuhi, pelaksanaan program ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan semua berkas yang diminta pemerintah pusat telah diserahkan. Saat ini, administrasi status lahan masih diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Semua dokumen yang diminta pusat sudah kami kirim, termasuk status lahan yang sedang kami urus ke BPN. Saya sudah dua kali ke Jakarta untuk membahas ini,” jelas Asli.

Samarinda tercatat sebagai satu dari lima daerah paling responsif terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem, bersama Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Program Sekolah Rakyat melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengelolaan peserta didik dan aset, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk kurikulum dan tenaga pengajar, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan fisik. Seluruh pendanaan bersumber dari anggaran pusat.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp280 miliar, bangunan sekolah di Samarinda diproyeksikan setara dengan gedung sekolah unggulan.

Berbeda dari sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school (sistem sekolah berasrama), untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. 

Selain pendidikan, para anak didik juga akan diasramakan untuk membentuk kebiasaan hidup bersih dan pemanfaatan teknologi sejak dini.

“Mereka harus dibiasakan hidup bersih, tahu cara pakai wastafel dan bagaimana menggunakan teknologi. Ini yang mau kita ubah melalui boarding school,” kata Asli.

Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, Disdikbud berencana menggunakan Kampus Melati sebagai lokasi sementara, dengan kapasitas awal 100 siswa, terdiri atas 50 siswa tingkat SD dan 50 siswa tingkat SMP.

Seleksi peserta tidak dibuka untuk umum, melainkan berdasarkan data kemiskinan yang dihimpun Dinas Sosial.

“Yang kami tunggu sekarang adalah kesediaan mereka (orang tua dan siswa) mengikuti boarding. Karena datanya sudah ada, tinggal teknis pelaksanaannya,” terangnya.

Terkait perekrutan tenaga pendidik, Asli menegaskan bahwa prosesnya sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian.

“Kami jelas siap, tetapi pusat yang menentukan semuanya, termasuk perekrutan tenaga pendidik  langsung ditangani oleh kementerian,” pungkasnya.