Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
Iklan
Aktivis Samarinda Kritik Keputusan DPRD Kaltim yang Tutup Sementara Pengolongan di Jalur Sungai Mahakam
SAMARINDA - Keputusan DPRD Provinsi Kaltim untuk menutup sementara aktivitas pengolongan di Sungai Mahakam menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Ketua DPD Presidium Pemuda Indonesia Kota Samarinda, Fahry Krisna Alchantara.
Fahry menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat dan industri lokal yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur distribusi sungai.
“Penutupan pengolongan ini bukanlah solusi. Ini justru langkah reaktif yang mengabaikan fakta bahwa ribuan warga menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai, baik sebagai pekerja langsung maupun pelaku usaha pendukung,” jelas Fahry, sapaannya.
Ia mengaku insiden penabrakan jembatan di Sungai Mahakam memang perlu dievaluasi serius. Tapi solusi yang tepat bukanlah dengan menghentikan total aktivitas pelayaran, melainkan dengan memperkuat sistem pengawasan dan keselamatan.
“Alih-alih menutup akses, DPRD seharusnya mendorong penguatan regulasi navigasi sungai, pemasangan teknologi pemantauan, serta peningkatan kompetensi operator kapal. Jangan sampai karena satu insiden, yang dihukum justru seluruh pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Fahry juga menyoroti sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut distribusi batu bara dan barang melalui Sungai Mahakam akan terganggu, berpotensi memicu kemacetan lalu lintas darat dan meningkatkan biaya logistik.
Selain itu, banyak pekerja di sektor pelayaran sungai dan usaha pendukungnya berisiko kehilangan pekerjaan, yang dapat memperburuk angka pengangguran di Samarinda.
“Kebijakan publik yang baik lahir dari partisipasi. Pemerintah dan DPRD harus lebih peka terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban karena kebijakan yang tidak matang,” ujarnya.
Fahry menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami dari Presidium Pemuda Indonesia, siap menjadi jembatan komunikasi untuk menemukan jalan keluar bersama demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT
Kalimantan Timur
Aktivis Samarinda Kritik Keputusan DPRD Kaltim yang Tutup Sementara Pengolongan di Jalur Sungai Mahakam
Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA - Keputusan DPRD Provinsi Kaltim untuk menutup sementara aktivitas pengolongan di Sungai Mahakam menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Ketua DPD Presidium Pemuda Indonesia Kota Samarinda, Fahry Krisna Alchantara.
Fahry menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat dan industri lokal yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur distribusi sungai.
“Penutupan pengolongan ini bukanlah solusi. Ini justru langkah reaktif yang mengabaikan fakta bahwa ribuan warga menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai, baik sebagai pekerja langsung maupun pelaku usaha pendukung,” jelas Fahry, sapaannya.
Ia mengaku insiden penabrakan jembatan di Sungai Mahakam memang perlu dievaluasi serius. Tapi solusi yang tepat bukanlah dengan menghentikan total aktivitas pelayaran, melainkan dengan memperkuat sistem pengawasan dan keselamatan.
“Alih-alih menutup akses, DPRD seharusnya mendorong penguatan regulasi navigasi sungai, pemasangan teknologi pemantauan, serta peningkatan kompetensi operator kapal. Jangan sampai karena satu insiden, yang dihukum justru seluruh pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Fahry juga menyoroti sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut distribusi batu bara dan barang melalui Sungai Mahakam akan terganggu, berpotensi memicu kemacetan lalu lintas darat dan meningkatkan biaya logistik.
Selain itu, banyak pekerja di sektor pelayaran sungai dan usaha pendukungnya berisiko kehilangan pekerjaan, yang dapat memperburuk angka pengangguran di Samarinda.
“Kebijakan publik yang baik lahir dari partisipasi. Pemerintah dan DPRD harus lebih peka terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban karena kebijakan yang tidak matang,” ujarnya.
Fahry menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami dari Presidium Pemuda Indonesia, siap menjadi jembatan komunikasi untuk menemukan jalan keluar bersama demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Aktivis Samarinda Kritik Keputusan DPRD Kaltim yang Tutup Sementara Pengolongan di Jalur Sungai Mahakam
Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA - Keputusan DPRD Provinsi Kaltim untuk menutup sementara aktivitas pengolongan di Sungai Mahakam menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Ketua DPD Presidium Pemuda Indonesia Kota Samarinda, Fahry Krisna Alchantara.
Fahry menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat dan industri lokal yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur distribusi sungai.
“Penutupan pengolongan ini bukanlah solusi. Ini justru langkah reaktif yang mengabaikan fakta bahwa ribuan warga menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai, baik sebagai pekerja langsung maupun pelaku usaha pendukung,” jelas Fahry, sapaannya.
Ia mengaku insiden penabrakan jembatan di Sungai Mahakam memang perlu dievaluasi serius. Tapi solusi yang tepat bukanlah dengan menghentikan total aktivitas pelayaran, melainkan dengan memperkuat sistem pengawasan dan keselamatan.
“Alih-alih menutup akses, DPRD seharusnya mendorong penguatan regulasi navigasi sungai, pemasangan teknologi pemantauan, serta peningkatan kompetensi operator kapal. Jangan sampai karena satu insiden, yang dihukum justru seluruh pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Fahry juga menyoroti sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut distribusi batu bara dan barang melalui Sungai Mahakam akan terganggu, berpotensi memicu kemacetan lalu lintas darat dan meningkatkan biaya logistik.
Selain itu, banyak pekerja di sektor pelayaran sungai dan usaha pendukungnya berisiko kehilangan pekerjaan, yang dapat memperburuk angka pengangguran di Samarinda.
“Kebijakan publik yang baik lahir dari partisipasi. Pemerintah dan DPRD harus lebih peka terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban karena kebijakan yang tidak matang,” ujarnya.
Fahry menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami dari Presidium Pemuda Indonesia, siap menjadi jembatan komunikasi untuk menemukan jalan keluar bersama demi kepentingan bersama,” pungkasnya.