Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Pemekaran wilayah pesisir kembali mendapatkan dukungan kuat dari Wakil Ketua DPRD Berau, Subroto. 

Sebagai putra daerah yang berasal dari pesisir, dia menegaskan pentingnya percepatan pemekaran demi mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Ini yang sangat kita nantikan. Rentang kendali dari wilayah pesisir ke pusat pemerintahan di Tanjung Redeb memang sangat jauh,” ucapnya, Kamis (1/5/2025).

Meskipun saat ini berbagai layanan sudah digratiskan, namun biaya perjalanan tetap menjadi beban bagi masyarakat.

Subroto juga menyoroti pentingnya kesiapan administratif, terutama terkait batas wilayah. Dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), disebutkan salah satu syarat utama pemekaran desa adalah kejelasan batas wilayah.

“Kami minta kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah agar tapal batas antara Berau dan Kutai Timur diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai proses pemekaran sudah berjalan, tapi malah tersandung konflik batas wilayah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Subroto menyampaikan  wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten mandiri. Selain memiliki potensi geografis yang luas, daerah ini juga didukung oleh keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengenai kabupaten baru daerah pesisir selatan, Subroto menyebut Talisayan telah lama dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan.

“Sejak awal rencana pemekaran, Talisayan sudah digadang-gadang jadi Kabupaten Baru. Bahkan lahan untuk pusat pemerintahan pun telah disiapkan oleh masyarakat di beberapa kampung,” jelasnya.

Dengan segala potensi dan dukungan masyarakat, Subroto optimistis pemekaran wilayah pesisir akan memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau tapal batas sudah tuntas, saya yakin pemekaran tidak akan menemui hambatan berarti. Justru ini akan membuka peluang pengembangan wilayah-wilayah sekitar secara lebih optimal,” tutupnya. (Adv)