BALIKPAPAN - Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembahasan LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2024, Rabu (30/4/2025).

Dikatakan Agus Suwandi rapat ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap OPD di Pemprov Kaltim.

"Ada beberapa rekomendasi BPK yang semestinya ditindaklanjuti. Tetapi saat melihat data dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan persoalan yang sama," Sebut Agus Suwandi saat memimpin rapat kerja Pansus LKPj Gubernur Kaltim dengan Diskominfo, BPSDM, dan Kesbangpol Kaltim di Ballroom Hotel Platinum, Rabu (30/4/2025).

Pada pertemuan itu, Ia meminta agar antara data rekomendasi LHP BPK Perwakilan Kaltim dengan instansi yang hadir untuk di komparasi guna melihat sinkronisasi antara penjelasan OPD dengan rekomendasi LHP BPK.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menjelaskan terhadap rekomendasi BPK Perwakilan Kaltim Tahun 2023 terhadap Diskominfo tidak ada."Melihat dokumen Diskominfo, mulai sebelum saya memimpin sampai saya yang mengepalai Diskominfo Kaltim tidak ada rekomendasi LHP BPK. Diskominfo selalu berbenah dalam evaluasi program dan capaian," imbuhnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Nina Dewi mengatakan rencana kerja 2015-2029 salah satunya dengan melakukan pengembangan dan evaluasi berupa inventarisasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sehingga tepat sasaran.

Terkait dengan rekomendasi BPK, pembangunan kantor badan diklat Tahun 2010 ada kelebihan bayar kepada kontraktor dan sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada kontraktor agar mengembalikan lebih bayar sebesar Rp 300 juta lebih. "Kita minta fasilitasi BPK untuk nantinya bisa memfasilitasi," katanya.

Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus menuturkan sesuai dengan perintah gubernur untuk tindaklanjut temuan BPK, adalah dengan memperkuat deteksi dini atas aliran kepercayaan yang menyimpang dan radikal.

Selain itu, deteksi dini bagi ormas yang mengancam keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu pihaknya melakukan pendataan kembali ormas-ormas yang aktif maupun yang tidak agar dilakukan pembinaan.

"Misalnya, ada ormas yang ditolak karena puluhan ormas daerah Kaltim menolak dengan alasan-alasan logis. Ini kalau dilaksanakan akan menimbulkan gesekan yang berakibat situasi tidak kondusif," ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Pansus LKPj Agus Aras, Anggota Pansus LKPj Damayanti, Baharuddin Muin, Sugiyono, Hartono Basuki, Andi Satya Adi Saputra, Fadly Imawan, dan Apansyah. (hms4)