Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman angkat bicara soal masih iuran sekolah yang dinilai memberatkan orang tua. 

Dalam podcast Pemuda Kutim Hebat baru-baru ini yang bertajuk “Mantan Guru Bicara: Kualitas Pendidikan Kutim”, ia dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap praktik pungutan liar di sekolah.

"Komite sekolah itu sifatnya kesepakatan, bukan paksaan. Tidak boleh ada sanksi bagi siswa yang tidak mampu membayar. Jika masih ada sekolah yang melakukannya, saya minta itu dilaporkan ke kami," tegasnya.

Sulaiman mengungkapkan bahwa DPRD dan Pemkab Kutim telah menyepakati tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk untuk pembelian buku pelajaran. 

Ia menilai pendidikan harus benar-benar inklusif dan tidak membebani ekonomi keluarga.

Lebih jauh, politikus yang juga mantan guru ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

“Pendidikan itu barometer peradaban. Manusia yang beradab lahir dari ilmu yang baik. Tanpa ilmu, manusia bisa kehilangan arah dan nilai,” ucapnya lantang.

Sulaiman juga mengisahkan alasan dirinya terjun ke dunia politik. 

Ia mengaku terpanggil untuk memperjuangkan kualitas dan keadilan dalam dunia pendidikan.

“Motivasi saya masuk DPRD Kutim sederhana: saya ingin berbicara dan berjuang untuk pendidikan. Karena dari sanalah masa depan daerah ini ditentukan,” tuturnya.