Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN - DPRD Nunukan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Nunukan.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Saddam Husain mengatakan LKPJ merupakan dokumen yang menggambarkan kinerja tahunan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD telah melakukan serangkaian proses pembahasan secara maksimal, mulai dari rapat internal, penjaringan aspirasi masyarakat hingga pemantauan langsung ke lapangan di sejumlah kecamatan se-Nunukan.
"Hasil evaluasi itu telah kami himpun dan menjadi catatan strategis yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemkab Nunukan," ujar Saddam.
Salah satu temuan penting DPRD adalah adanya proyek pembangunan jalan yang realisasinya tidak sesuai kontrak. Dalam dokumen kontrak disebutkan pekerjaan akan dilaksanakan di Desa SP 1, SP 2, dan SP 3, tapi kenyataannya hanya dilakukan di Desa SP 1, Kecamatan Tulin Onsoi.
DPRD juga menyoroti pembangunan box culvert atau jembatan di Desa Lajur, Kecamatan Tulin Onsoi yang belum diselesaikan.
"Pekerjaan yang mangkrak tersebut mengganggu akses jalan karena masih terhalang material sisa dan alat berat di lokasi," ujarnya.
Pembangunan gedung rawat inap Puskesmas di Kecamatan Tulin Onsoi juga menjadi perhatian. Meskipun telah rampung 100 persen, gedung tersebut belum bisa difungsikan karena gedung lama yang rusak parah belum direkonstruksi atau dihapuskan sehingga menghalangi akses masuk.
"Di Kecamatan Sebatik, DPRD menemukan adanya sejumlah proyek yang telah selesai maupun belum rampung, namun belum dibayarkan sesuai progres pekerjaan. Hal ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," ungkap Saddam.
Pemerintah juga diminta untuk segera mengganti pintu air jaringan irigasi di Kecamatan Sebatik Barat yang sangat dibutuhkan untuk pengairan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat setempat.
Percepatan pembangunan jalan darat dari Kabupaten Malinau menuju Kecamatan Long Bawan di wilayah Dataran Tinggi Krayan dinilai sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
"Permasalahan pendidikan dan kesehatan di Krayan juga menjadi sorotan kami. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar masyarakat di dataran tinggi ini memperoleh pelayanan setara dengan wilayah lainnya di Kabupaten Nunukan," tegasnya.
Rekomendasi lain menyangkut percepatan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kecamatan Lumbis hingga Lumbis Hulu. DPRD menekankan pentingnya pengembangan akses menuju PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan yang merupakan pintu masuk perbatasan Indonesia–Malaysia.
Ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan di seluruh wilayah, khususnya di Rumah Sakit Pratama (RSP) seperti di Pulau Sebatik, Sebuku dan Krayan juga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
"Tidak itu saja, mutu pelayanan di RSUD Nunukan dinilai perlu dimaksimalkan, termasuk dengan penerapan sistem digitalisasi guna memastikan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan cepat dan tepat sasaran," tambahnya.
Rekomendasi terakhir yang tak kalah penting adalah percepatan pembangunan terminal dan area parkir di sekitar dermaga penumpang Sei Ular. Penataan ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan kendaraan di sepanjang jalan nasional.