Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA - Serapan anggaran yang masih rendah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Timur (Kutim) membuat Asisten II Setkab Kutim, Zubair, angkat bicara. 

Ia menegaskan perlunya transparansi dan perbaikan koordinasi lintas instansi untuk mengatasi stagnasi yang berulang setiap tahun.

"Serapan anggaran kita kecil sekali. Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal kemauan untuk mengurai masalah secara terbuka," tegas Zubair.

Menurutnya, banyak OPD cenderung menyampaikan laporan normatif tanpa menjelaskan akar persoalan. Padahal, forum evaluasi seharusnya menjadi ruang mencari solusi, bukan ajang formalitas belaka.

"Saya tidak mau dengar yang normatif. Apa masalah sebenarnya? Itu yang harus dibuka. Supaya bisa kita carikan jalan keluarnya," ujarnya.

Zubair menyoroti beberapa OPD kunci yang berperan langsung dalam perencanaan dan pencairan anggaran, namun justru pasif saat diminta penjelasan. Ia menilai sikap ini memperparah keterlambatan realisasi program.

"Kalau hanya diam atau menyalahkan sistem, sampai kapan pun kita tidak akan maju," katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik lemahnya komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Anggaran Badan DPRD (TABD). "Sampai sekarang belum ada arahan resmi dari TABD. Ini kan aneh," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Zubair mengusulkan evaluasi dilakukan secara rutin. Bahkan, usulan dari tim auditor BPK menyarankan evaluasi mingguan.

"Kalau perlu tiap minggu. Karena kalau tidak dikawal, ya begini terus jadinya," pungkasnya.