Reporter : Muhammad Luthfi | Editor : Buniyamin 

TANA PASER - Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari meminta pemerintah desa (Pemdes) untuk melakukan pendataan masyarakat miskin dengan baik dan benar agar data yang dihimpun sesuai dengan fakta.

Sebab belakangan ini ada perbedaan data Badan Pusat Statistik (BPS) Paser dengan fakta di lapangan, sehingga dikhawatirkan dapat membuat bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.

“Data kemiskinan harus akurat supaya penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang memiliki kebun sawit lima hektar, tapi mengaku miskin," kata Ikhwan Antasari, Jumat (9/5/2025).

Apalagi dalam 11 program prioritas kepala daerah, yakni Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera (Paser Tuntas) tersebut, terdapat program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Bumi Daya Taka.

Pemkab Paser juga memiliki program Ayo Sekolah, bekerja sama dengan Poltek Kelautan di Surabaya yang dikhususkan untuk anak-anak nelayan, sehingga ketika mereka lulus, maka dapat kembali ke daerah dan membangun daerahnya.

Pemkab Paser juga bekerja sama dengan Poltek Pariwisata di Bandung, kemudian ada beberapa bantuan lain seperti, pembangunan rumah layak huni, bantuan perkebunan, pertanian hingga peternakan.

“Saya meminta agar seluruh kades berperan aktif dalam melakukan pendataan masyarakat miskin yang ada di desanya. Sesuaikan dengan indikator kemiskinan. Agar bantuan-bantuan ini diberikan tepat sasaran,” imbuhnya.

Ikhwan menegaskan agar kades dengan anggota BPD bekerja sama untuk melakukan pendataan masyarakat miskin. Jika diperlukan, maka diberikan stiker yang mencolok untuk mendanai masyarakat miskin. “Agar dapat mengurangi adanya manipulasi data kemiskinan atau warga yang mengaku miskin,” tandasnya.