Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Rumah Sakit di Samarinda Kerap Penuh, Puji Minta Ada Evaluasi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kota Samarinda

    Rumah Sakit di Samarinda Kerap Penuh, Puji Minta Ada Evaluasi

    PusaranMedia.com

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Rumah Sakit di Samarinda Kerap Penuh, Puji Minta Ada Evaluasi

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

    SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung rumah sakit di Samarinda. 

    Meski secara jumlah dianggap memadai, kenyataannya fasilitas kesehatan di Samarinda kerap kewalahan menampung pasien.

    Puji mendapat laporan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yang mengungkapkan fakta banyak pasien dari daerah sekitar seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Bontang menjadi salah satu penyebab utama rumah sakit selalu penuh.

    Padahal kata dia, jika melihat dari jumlah rumah sakit yang ada di Samarinda, baik swasta maupun negeri, seharusnya sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di kota ini. 

    "Namun kenyataannya, banyak pasien dari Kukar dan Bontang yang berobat ke Samarinda, sehingga daya tampung rumah sakit kita tidak mencukupi” jelas Puji. 

    Situasi ini menurutnya dapat menjadi tantangan besar menjelang penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diberlakukan mulai Juni mendatang. 

    Dengan aturan BPJS yang semakin ketat, hanya rumah sakit yang memenuhi standar KRIS yang boleh melayani pasien BPJS. 

    "Bila hanya 60 persen rumah sakit yang mampu melayani standar ini, maka 40 persennya tidak bisa melayani pasien BPJS ini jadi tantangan tersendiri," ungkapnya. 

    Politikus Partai Demokrat ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi manajemen rumah sakit. 

    Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih aktif mengawasi pemberian izin operasional, termasuk menilai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis dan alat kesehatan.

    Pernyataannya juga merespons keluhan masyarakat atas dugaan malapraktik yang mencuat di salah satu rumah sakit swasta di Samarinda. Ia menilai kasus ini harus jadi pelajaran penting agar kualitas layanan medis terus diperbaiki.

    “Kita ingin memastikan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Samarinda benar-benar sesuai harapan," pungkasnya. (Adv)