Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Warga Keluhkan Truk Lokal Diganti, DPRD Berau Minta Perusahaan Tak Semena-mena

Anggota Komisi ll DPRD Berau, Sutami (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kabupaten Berau

    Warga Keluhkan Truk Lokal Diganti, DPRD Berau Minta Perusahaan Tak Semena-mena

    PusaranMedia.com

    Anggota Komisi ll DPRD Berau, Sutami (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Warga Keluhkan Truk Lokal Diganti, DPRD Berau Minta Perusahaan Tak Semena-mena

    Anggota Komisi ll DPRD Berau, Sutami (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

    Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

    TANJUNG REDEB - Kebijakan sepihak salah satu perusahaan besar di Berau mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. 

    Pasalnya, perusahaan tersebut menggantikan kendaraan angkut milik warga lokal dengan truk besar pengangkut Crude Palm Oil (CPO), tanpa pemberitahuan atau masa transisi yang jelas.

    “Saya dengar mereka diputus begitu saja, padahal banyak dari mereka yang menggunakan kendaraan hasil kredit. Perusahaan seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan,” ujar Sutami, Sabtu (10/5/2025).

    Ia mempertanyakan efisiensi penggantian kendaraan tersebut, khususnya jika jarak pengangkutan tidak terlalu jauh. 

    “Kalau jaraknya dekat, kenapa harus pakai mobil besar? Kalau alasan efisiensi, mestinya dihitung dengan bijak, bukan langsung mengganti begitu saja,” tegas politikus yang dikenal vokal membela pelaku usaha lokal ini.

    Sutami mendesak Dinas Perkebunan untuk segera turun tangan dan memediasi persoalan ini dan meminta agar pemerintah daerah tidak tinggal diam, serta segera memfasilitasi dialog antara perusahaan dengan para pemilik kendaraan lokal.

    “Dinas Perkebunan harus proaktif. Panggil kedua belah pihak, cari jalan tengah. Minimal beri waktu persiapan satu hingga dua tahun sebelum sistem berubah. Jangan langsung putus kerja sama,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung perusahaan lain seperti TBP yang dinilai masih menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan lokal dengan tetap melibatkan kendaraan milik masyarakat sekitar. Menurutnya, langkah TBP patut dijadikan contoh oleh perusahaan lain.

    “Kalau semua diganti dengan mobil khusus, siapa yang mampu beli selain perusahaan besar? Ini bukan hanya soal angkutan, tapi soal keadilan ekonomi,” pungkasnya. (Adv)