Reporter: Herdiansyah | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto memimpin rapat monitoring penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan premanisme di Ruang Rapat Bina Bangsa, Setprov Kaltim.
Rapat ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kaltim, terlebih dalam momentum percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy menegaskan bahwa ormas semestinya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber keresahan melalui praktik-praktik premanisme.
“Sebagaimana diketahui, kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adanya dinamika sosial yang menunjukkan indikasi penyimpangan oleh sejumlah ormas yang diduga terlibat dalam tindakan premanisme.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat merusak citra daerah dan menurunkan kepercayaan investor.
“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegas Gubernur Kaltim.
Dalam rapat tersebut, berbagai ormas diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta berdialog terkait peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah
Rapat ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tim transisi Gubernur Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kaltim. (Adv/Her/Diskominfo Kaltim)