SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud berpendapat bahwa tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Hasanuddin menyampaikan pendapat ini setelah mengikuti pertemuan dan diskusi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kaltim bersama Menteri Arifatul Choiri Fauzi di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).

Ia menyatakan kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dengan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur, akses layanan, budaya, anggaran yang diperlukan, serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan.

“Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut.

Pria yang akrab disapa Hamas ini juga menyebutkan bahwa Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengonfirmasi hal tersebut.

“Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Hasanuddin menyebutkan bahwa tujuh kabupaten di Kalimantan Timur sudah disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan bahwa semuanya merupakan wilayah yang sulit diakses, baik karena terbatasnya infrastruktur publik.

Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan.

“DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politikus dari Golkar itu.

Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T.

“Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya. (Adv/Hms)