Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Keterbatasan akses jalan menjadi momok utama yang membelenggu perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance Tambaru, menyoroti hal ini saat kunjungan kerja bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) ke wilayah Krayan beberapa waktu lalu.
Yance menyebut kondisi geografis Krayan yang terisolasi memaksa masyarakat menggantungkan seluruh kebutuhan logistik pada jalur udara. Ketergantungan ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak dan distribusi pasokan menjadi sangat terbatas.
“Jika pembangunan jalan bisa diselesaikan, setidaknya persoalan harga barang dan ketersediaan logistik bisa berkurang signifikan. Produk dari Tarakan, Malinau, maupun wilayah lain di Indonesia dapat masuk dengan lebih mudah dan lebih murah,” ujar Yance kepada pusaranmedia.com, Selasa (13/5/2025).
Yance menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan penghubung antara Binuang, Krayan dan Malinau yang membentang sepanjang kurang lebih 300 kilometer. Infrastruktur tersebut, menurutnya, menjadi kunci bagi pembukaan akses ekonomi di wilayah Krayan.
“Kami memperkirakan sekitar 70 persen masalah yang dihadapi masyarakat Krayan dapat teratasi dengan tersambungnya jalan ini. Kami mendorong Kementerian PUPR melalui Program Fase agar mengalokasikan anggaran besar untuk penyelesaian jalan ini. Target kami, tahun depan sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” tegas Yance.
Lebih lanjut, Yance juga menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Long Midang yang berbatasan langsung dengan Bakelalan, Malaysia. Menurutnya, pihak Malaysia telah lebih dahulu membangun berbagai infrastruktur pendukung di wilayah perbatasannya.
“Kami melihat Malaysia telah membangun fasilitas publik yang lengkap di Bakelalan. Ini menjadi dorongan kuat agar Indonesia tidak tertinggal dan segera mengambil langkah serupa. Keterbukaan akses ekonomi lintas batas hanya bisa terwujud jika kedua sisi memiliki infrastruktur yang memadai,” pungkasnya.