Reporter: Tri Agustini  | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA – Musibah banjir dan longsor yang melanda Kota Samarinda dalam dua hari terakhir tak hanya menyisakan duka, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah. 

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta klarifikasi dan evaluasi atas sistem penanganan banjir dan mitigasi bencana yang selama ini berjalan.

Sejak Senin (12/5/2025) banjir yang terjadi cukup luas, hampir di seluruh wilayah Samarinda tergenang. Bahkan hingga hari ini, di beberapa wilayah masih digenangi air seperti di kawasan Jalan DI Panjaitan. 

Meski salah satu penyebab utamanya adalah intensitas hujan yang tinggi, ia ingin dari pemerintah kota mengevaluasi seluruh program pengendalian banjir yang telah dikerjakan selama ini. 

“Senin kemarin hampir seluruh wilayah Samarinda lumpuh karena banjir. Ini bukan sekadar peristiwa tahunan yang biasa. Kita harus cari tahu apa yang salah, di mana yang tidak berjalan,” ujar Abdul Rohim, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (13/5/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya ingin mengevaluasi secara menyeluruh apakah permasalahan utama terletak di hulu, hilir, atau bahkan pada sistem drainase yang tak mampu menampung debit air saat curah hujan ekstrem.

“Kita akan telusuri, apakah ini masalah input, yakni debit air dari hulu terlalu tinggi atau output-nya yang bermasalah karena tersumbat atau menyempit di hilir. Kalau memang hulu jadi masalah, kolam retensi harus jadi solusi konkret. Tapi kalau hilirnya yang menyempit, ya itu yang harus dibenahi,” jelasnya.

Komisi III DPRD Samarinda juga berencana memanggil instansi terkait, tidak hanya PUPR, tetapi juga dinas-dinas yang menangani kebencanaan dan tata ruang. Evaluasi ini, kata Rohim, penting dilakukan sebelum DPRD memasuki masa reses.

“Surat pemanggilan akan kami layangkan besok. Secepatnya kita adakan pertemuan” pungkasnya. (Adv)