Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN — Upaya penyelundupan Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (CPMI-NP) ke Malaysia kembali digagalkan.
Kolaborasi strategis antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Satuan Tugas Tentara Nasional Indonesia (Satgas TNI) berhasil mengamankan 25 CPMI-NP di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan pada, Kamis (15/5/2025).
Operasi ini bermula saat Tim Gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan intensif terhadap KM Bukit Siguntang, kapal penumpang yang baru saja bersandar setelah berlayar dari Tarakan.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan 17 CPMI-NP yang hendak menyeberang ke Tawau, Malaysia, secara ilegal. Mereka terdiri atas 12 laki-laki dan lima orang perempuan.
Tak hanya itu, delapan orang lainnya yang diduga turut dalam jaringan pemberangkatan nonprosedural sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara.
Meski demikian, identitas kedelapan orang tersebut berhasil diamankan melalui data dokumen kependudukan berupa KTP yang ditemukan oleh petugas gabungan.
Komandan KN Gajah Laut–404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto yang memimpin langsung jalannya operasi menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melindungi warga negara dari praktik pengiriman ilegal ke luar negeri.
“Kami telah melakukan tindakan pengamanan secara senyap. Tim onboard di atas kapal sejak Rabu (14/5/2025). Begitu kapal sandar di Nunukan, kami segera melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan para CPMI yang hendak diberangkatkan ke Malaysia secara tidak sah,” ujar Letkol Agus kepada awak media.
Selanjutnya, 17 CPMI-NP yang berhasil diamankan dibawa menuju Kantor BP3MI untuk menjalani proses pendataan dan verifikasi. Penanganan dilakukan secara humanis dan terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan hak-hak para CPMI tetap terlindungi.
Letkol Agus juga menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya rutin patroli laut gabungan untuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan perbatasan.
“Bakamla RI bersama unsur TNI akan terus memperketat pengawasan di jalur laut, khususnya di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami tidak akan memberi ruang bagi oknum yang coba-coba melakukan pengiriman tenaga kerja secara nonprosedural,” tegasnya.
Mayoritas dari CPMI-NP yang diamankan diketahui berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah daerah yang kerap menjadi titik asal pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi.
Dengan keberhasilan ini, Bakamla RI dan Satgas TNI menegaskan bahwa komitmen menjaga kedaulatan laut dan keamanan perbatasan tidak akan surut. Penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman ilegal pun akan terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya eksploitasi terhadap para PMI di luar negeri.