Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menetapkan status darurat bencana menyusul meluasnya dampak banjir dan tanah longsor yang melanda di berbagai kelurahan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat agar penanganan bencana bisa dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan tanpa hambatan prosedural.
Langkah ini, kata dia, diambil agar bantuan bisa segera dioperasionalkan dan semua pihak dapat bergerak lebih cepat
“Setelah melihat jumlah korban, kawasan terdampak, serta fasilitas umum yang rusak, dan berdasarkan ketentuan undang-undang, kami tingkatkan penanganan ke status kedaruratan,” ujar Andi Harun, Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Setidaknya 59 kelurahan di Samarinda tercatat terdampak. Beberapa di antaranya sampai menelan korban jiwa, longsor aktif, kerusakan infrastruktur, terganggunya lalu lintas barang dan orang, serta dampak pada dunia pendidikan dan pertanian.
“Di beberapa titik seperti Sambutan, Sungai Kapih, dan Palaran, akses jalan tertutup. Longsor bahkan tidak hanya terjadi pada Senin lalu, tapi masih berlangsung hingga kini. Ini butuh penanganan cepat,” bebernya.
Sektor pendidikan juga ikut terdampak. Sejumlah sekolah rusak, memaksa pemerintah untuk segera bertindak.
Kemudian, di sisi lain, jalan nasional seperti Jalan HAM Rifaddin yang putus total hanya bisa ditangani secara darurat jika ada status kedaruratan.
“Tidak mungkin kita tunggu tahun depan untuk diperbaiki. Jalan itu adalah jalur utama lalu lintas barang dan warga,” ujarnya.
Status ini juga memungkinkan Pemkot melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran belanja. Belanja modal yang dinilai masih bisa ditunda akan dialihkan untuk penanggulangan bencana, seperti pembelian perahu karet yang kini digeser ke prioritas lebih mendesak.
“Penanganan longsor dan banjir tidak bisa ditunda. Ini soal mobilitas warga dan keberlangsungan ekonomi mereka. Apalagi ada potensi longsor susulan,” pungkasnya.