Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA – Insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda kembali menjadi sorotan.

Komisi III DPRD Kota Samarinda segera merespon kejadian tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pihak kontraktor pada Kamis (15/5/2025).

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar mengaku cukup terkejut dengan kejadian itu. Sebab, sejak awal DPRD telah menyampaikan kekhawatiran terkait potensi rawan longsor di titik tersebut.

“Kami memang dari awal ragu dengan kemiringan area inlet itu. Ternyata kekhawatiran kami terbukti,” ujar Deni. 

Dalam RDP, Deni mengaku berdasarkan keterangan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), potensi longsor sebenarnya telah terdeteksi sejak awal tahun 2025. 

Awalnya diprediksi akan terjadi dalam waktu empat bulan, namun kondisi alam mempercepat prosesnya. “Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama. Ini proyek besar dan tidak boleh ada kompromi soal keamanan,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya transparansi data teknis dan penguatan struktur yang sudah dilakukan di bagian dalam terowongan. 

Ia mengapresiasi upaya empat tahap penguatan yang telah dilakukan, namun meminta agar seluruh proses pengujian keamanan benar-benar dilakukan secara ketat sebelum terowongan dioperasikan.

“Kita belum buka terowongannya, tapi longsor sudah terjadi di luar. Ini kan memicu kekhawatiran warga. Maka kami minta semua pihak memastikan struktur betul-betul aman dan semua tahapan uji harus dilalui dengan benar,” katanya.

Deni berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan proyek-proyek strategis di Kota Tepian. Ia menegaskan pentingnya antisipasi dini dan komunikasi terbuka kepada publik dalam setiap perkembangan proyek.

“Ini harus jadi pelajaran besar, jangan sampai kejadian seperti ini berulang, apalagi dengan risiko terhadap keselamatan warga,” pungkasnya. (Adv)