Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin

SANGATTA - Banjir yang melanda Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim) kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. 

Dalam wawancara eksklusif, Plt Camat Bengalon, Permana Lestari mengungkapkan beberapa permasalahan utama dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi situasi banjir di wilayahnya.

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir di kawasan tersebut adalah pendangkalan di Muara Bengalon.

"Ada pendangkalan dari Muara Bengalon, lumpurnya sudah penuh di sana. Ketika air itu surut, sebentar saja kelihatan surut, kemudian nampak lagi naik lagi karena sudah dangkal betul di sana," paparnya.

Pemerintah kecamatan telah mengajukan permohonan normalisasi sungai kepada pihak provinsi melalui Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Arfan. 

"Kami bermohon melalui Pak Arfan nanti ke provinsi karena anggaran untuk normalisasi sungai Muara itu adalah dari provinsi," ujarnya.

Ia juga menyinggung kejadian di Rawa Indah yang kini ditangani langsung Dinas Lingkungan Hidup. Respon dari KPC dalam insiden tersebut dinilai cukup tanggap.

"Masyarakat langsung memohon ke Dinas Lingkungan Hidup. Untuk hasilnya nanti kita tunggu dari penyelidikan, tapi pada malam kejadian mereka (KPC) turun, kemudian paginya mereka memberikan bantuan berupa logistik, dan malam berikutnya langsung didirikan tenda," terang Plt Camat.

Dampak yang terjadi di Rawa Indah mayoritas mengenai area perkebunan. "Terdampak di sana justru kebun, kebun sawit dan kebun karet. Mereka minta tolong untuk dibantu karena karet itu baru panen," lanjutnya.

Untuk penanganan jangka panjang, ada wacana relokasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai. "Ada wacananya Desa Sepaso itu mereka buat program jangka panjang sepanjang bantaran sungai yang ada di Desa Sepaso yang namanya Sebongkok. Mereka mau di relokasi ke lahan sekitar 20 hektar dekat kantor kecamatan," ungkapnya.

Ia mengakui banjir di Bengalon bukanlah fenomena baru. Permana yang telah dari 1995 tinggal di sana sudah biasa banjir tapi predatornya tidak ada.

Namun kini akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, muncul buaya muara yang menjadi ketakutan masyarakat.

Dampak sosial lainnya terletak pada psikologis masyarakat. "Dampak sosialnya bukan tidak bisa bekerja, bekerja masih bisa karena masih ada perahu. Tapi yang terdampak itu secara psikologi, ketakutan," jelasnya.

Anggota DPRD Kaltim, Arfan membenarkan adanya usulan dari masyarakat mengenai normalisasi sungai.

Namun usulan berbentuk proposal tersebut baru diterimanya hari ini. "Sebenarnya kan tidak harus lewat proposal, kan itu sudah masuk Musrembang kemarin. Dan saya sudah sampaikan di parlemen provinsi, saya sudah sampaikan di SDA, saya sudah datangi Bappeda terkait banjir Bengalon itu," tuturnya menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil.

Namun, Arfan menemukan usulan penanganan banjir Bengalon belum masuk dalam Musrenbang Kabupaten. "Dari data Bankeu yang saya minta di kabupaten, untuk normalisasi Sungai Bengalon itu belum ada, maka saya bilang coba menghadap Bupati minta persetujuan Bupati sehingga mungkin tahun depan bisa kita perjuangkan," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, Arfan juga telah melaporkan situasi banjir langsung ke Gubernur.