Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN — Aspirasi masyarakat Pulau Sebatik akhirnya menggema di ruang rapat strategis lintas kementerian dan lembaga yang digelar oleh Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub tampil menyuarakan harapan dan kegelisahan warga perbatasan yang selama ini merasa terpinggirkan dari perhatian negara.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, dipimpin langsung Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kementerian serta lembaga terkait, seperti BNPP, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Yakub menyampaikan urgensi pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang hingga kini belum difungsikan secara optimal.
Dia menekankan ketidakhadiran entry-exit point resmi telah menyebabkan maraknya aktivitas ilegal, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), minuman keras ilegal, dan peredaran barang nonprosedural.
"PLBN bukan sekadar bangunan megah, tetapi simbol kehadiran negara di tapal batas. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menjaga perbatasan dengan segala keterbatasan. Kami berharap negara hadir tidak hanya melalui fisik, tetapi juga melalui sistem dan perlindungan yang nyata," tegas Andi Yakub.
Dalam forum tersebut, Andi menyampaikan empat poin pokok aspirasi masyarakat Sebatik, yakni, PLBN harus menjadi wajah negara, bukan sekadar proyek infrastruktur. Diperlukan skema perdagangan lintas batas yang sah dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Masyarakat Sebatik yang selama ini setia kepada NKRI menuntut keadilan pembangunan dan terakhir perlunya kolaborasi nyata lintas sektor agar PLBN Sebatik segera difungsikan dan memberikan manfaat konkret, bukan sekadar menjadi monumen diam.
Aspirasi tersebut disambut dengan sejumlah tanggapan dari pejabat terkait. Sekretaris Utama BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman mengungkapkan, bahwa beberapa kendala teknis yang menjadi penghambat, di antaranya keterpaduan pelabuhan domestik dari Tarakan ke PLBN yang belum optimal, belum lengkapnya sistem keimigrasian, serta belum adanya pengakuan resmi dari pihak Malaysia terhadap PLBN Sebatik.
Sementara itu, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Adreano Erwin, menekankan perlunya pendekatan diplomatik yang lebih agresif dan dukungan kebijakan nasional, terutama dalam penyelesaian border crossing agreement (BCA) dengan Malaysia, khususnya dengan negara bagian Sabah yang memiliki otonomi khusus.
Dari aspek pertahanan, Laksamana Pertama TNI Anis Rusdiyono dari Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pengaktifan PLBN juga menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.
"PLBN Sebatik harus segera difungsikan. Ini bukan hanya tentang pelayanan publik, tetapi juga tentang menjaga masa depan pertahanan negara di garis terluar Indonesia," ujarnya.
Pihak imigrasi, melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu, menyatakan komitmen untuk mendukung penuh saat PLBN diaktifkan.
Plt Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, mengungkapkan PLBN Sebatik akan dijadikan proyek percontohan nasional dan ditargetkan dapat mulai berfungsi pada 2025. Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat KSP akan menggelar pertemuan koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara serta melakukan kunjungan lapangan langsung ke lokasi PLBN Sebatik.
"Ini bukan lagi sekadar soal perbatasan, tetapi tentang menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Kami berterima kasih atas komitmen semua pihak dan saya berharap langkah ini menjadi awal perubahan nyata bagi masa depan Sebatik dan Indonesia," pungkas Andi Yakub.