Reporter Siswandi Editor Bambang Irawan
SANGATTA – Pemkab Kutim akan menerapkan skema pembiayaan multiyears mulai tahun 2026 sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab keterbatasan anggaran tahunan dan pemerataan akses dasar masyarakat terhadap jalan, air bersih, dan listrik.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai menghadiri penyerahan penghargaan Explore Potensi Desa 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan, luasnya wilayah Kutim serta kondisi geografis yang beragam menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan.
“Wilayah Kutim sangat luas. Banyak effort yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh desa,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, tiga kebutuhan utama yang menjadi prioritas pembangunan ialah jalan, listrik, dan air bersih. Ketimpangan infrastruktur di desa-desa dinilainya tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan mendorong urbanisasi.
“Selama ini banyak proyek tersendat karena keterbatasan anggaran dan proses administrasi. Skema multiyears akan menjadi solusi percepatan,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke sejumlah kecamatan di pedalaman, Mahyunadi mengaku menemukan kondisi jalan yang rusak parah dan harus segera diperbaiki.
Ia menyebut beberapa ruas prioritas, seperti di Desa Senambah dan Ngayau (Muara Bengkal), Kelinjau Ilir dan Senyiur (Muara Ancalong), Long Bentuq (Busang), dan jembatan di Kaubun. Juga jalan sepanjang 17,47 km dari Dusun Seliung ke Tanjung Mangkalihat (Sandaran).
Perbaikan infrastruktur, kata dia, juga bisa dilakukan secara darurat dengan melibatkan perusahaan sekitar. Mahyunadi menyebut sejumlah perusahaan telah menunjukkan sikap kooperatif.
“Kuncinya komunikasi yang baik. Perusahaan siap terlibat selama pendekatannya persuasif dan kekeluargaan,” katanya.
Untuk elektrifikasi desa, Mahyunadi menyatakan bahwa seluruh desa yang belum dialiri listrik akan menjadi prioritas hingga 2030. Meski menjadi kewenangan PLN, Pemkab tidak tinggal diam.
“Pendekatannya harus inovatif. Panel surya komunal, mikrohidro, hingga pemanfaatan kelebihan daya dari perusahaan sawit akan dikembangkan,” terangnya.
Selain itu, skema kerja sama dengan PLN dan BUMN melalui program listrik desa bersubsidi juga akan diperkuat. Ia menegaskan perlunya gotong royong lintas sektor.
“Kalau hanya mengandalkan APBD dan PLN, butuh puluhan tahun. Kita perlu kolaborasi dengan swasta dan masyarakat,” tegas Mahyunadi.
Air bersih juga masuk dalam daftar prioritas multiyears 2026. Di sejumlah desa, warga masih mengandalkan sungai dan tadah hujan yang kualitasnya tidak terjamin.
“Kita ingin masyarakat Kutim punya hak yang sama atas infrastruktur dasar. Jalan yang layak, listrik yang terang, dan air bersih yang sehat,” pungkasnya.