Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Pengamat kebijakan publik asal Balikpapan, Hery Sunaryo menyoroti krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kota Balikpapan.
Menurutnya, situasi ini sudah pada level mengkhawatirkan dan harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Senin malam ini, 19 Mei 2025, masyarakat Balikpapan masih harus mengantre panjang di SPBU hingga jam 11 malam. Ini jelas situasi yang mencekam dan tidak bisa dianggap sepele," ucap Hery, Senin (19/5/2025).
Ia menilai kekosongan BBM bukan persoalan baru, tapi hingga kini belum ada solusi konkret dari Pertamina, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
"Pertamina pernah menyebut kelangkaan terjadi karena kurangnya jumlah SPBU. Tapi hari ini faktanya SPBU ada, yang tidak ada justru BBM-nya, baik pertalite, pertamax maupun pertamax turbo. Ini jadi bukti penjelasan sebelumnya tidak konsisten dengan kenyataan di lapangan," kritiknya.
Hery menyinggung kondisi ironis di mana Balikpapan dikenal sebagai kota minyak sekaligus lokasi kilang besar, tapi justru kesulitan mendapatkan BBM.
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya manajemen dan perencanaan.
"Pertamina sebagai BUMN tidak seharusnya bekerja seperti pemadam kebakaran, baru bergerak setelah masalah terjadi. Seharusnya ada perencanaan matang, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Hery juga meminta agar Pemkot Balikpapan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menyelidiki kekosongan ini, termasuk memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik.
Tak hanya itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun kepolisian, untuk menyelidiki lebih dalam apakah ada unsur kelalaian atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan distribusi BBM.
"UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyebut bahwa penanganan dugaan pelanggaran di tubuh BUMN bisa dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian. Maka, ini waktunya aparat bertindak karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat dan ekonomi daerah," tegasnya lagi.
Hery pun mengingatkan, bahwa persoalan BBM ini tidak seharusnya terjadi di kota dengan fasilitas kilang terbesar kedua di Indonesia. Ia berharap ke depan ada langkah cepat dan terukur dari seluruh pihak terkait.
"Masyarakat Balikpapan sudah cukup lelah menghadapi berbagai krisis, mulai dari air bersih hingga sekarang BBM. Ini bukan sekadar soal antre panjang, tapi soal keadilan dan hak atas akses energi. Jangan biarkan kota pengelola minyak justru kekurangan minyak," pungkasnya.