Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin

BALIKPAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Balikpapan akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk aksi damai, Selasa (20/5/2025). 

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional pengemudi transportasi online di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut keadilan tarif dan kepastian regulasi.

Ketua Harian Persatuan Driver Online Balikpapan (PDOB), Muhammad Hatta menyatakan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi internal yang berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) di Basecamp X12.

"Aksi ini bukan hanya untuk Balikpapan, tapi gerakan serentak secara nasional. Kami menuntut tarif yang layak, potongan aplikasi yang adil dan payung hukum yang melindungi driver. Hari ini kita ada 1.500 driver," ucap Hatta.

Menurutnya, ada empat tuntutan nasional yang disuarakan, yakni kenaikan tarif penumpang untuk roda dua (R2), kehadiran regulasi pengantaran makanan dan barang R2, penetapan tarif bersih untuk roda empat (R4), serta pengesahan undang-undang transportasi online Indonesia.

Selain itu, para pengemudi di Balikpapan juga mengusung tuntutan regional, seperti desakan kepada Wali Kota Balikpapan untuk menerbitkan SK penyamaan tarif bersih antaraplikator, normalisasi semua tarif menjadi reguler dan penetapan potongan aplikasi maksimal 10 persen. 

Mereka juga meminta pelaksanaan SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 untuk layanan R4 dijalankan secara konsisten.

Rute aksi akan dimulai dari Pasar Segar Balikpapan Baru, kemudian melintasi Jalan MT Haryono, Terminal BP, Kelandasan dan berakhir di Kantor DPRD. 

Para peserta akan mengenakan atribut aplikator, sementara mobil komando diparkir di depan Kantor Wali Kota dan kendaraan peserta di Jalan Puspoyudo.

"Kami akan datang bersih, pulang bersih. Ini aksi damai sampai ada respons konkret dari pemerintah. Kalau perlu, kami siap tanda tangan MoU dengan pihak pemerintah agar semua tuntutan kami ditindaklanjuti," tegas Hatta.

PDOB juga menginstruksikan kepada seluruh komunitas driver untuk mengumpulkan bukti tangkapan layar tarif tidak relevan dan menulis surat berisi keluhan pribadi yang akan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung saat aksi di Kantor Wali Kota.

"Kami ingin pemerintah tahu langsung suara dari lapangan. Kami bukan hanya menuntut, tapi membawa bukti nyata ketimpangan tarif dan kebijakan yang merugikan driver," pungkasnya.

Saat ini Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) sedang berlangsung unjuk rasa di Gedung Putih Balikpapan.