Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Puluhan perwakilan driver ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan di Gedung Putih Balikpapan, Selasa (20/5/2025).
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli dan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Dalam pertemuan itu, para driver dari berbagai platform seperti Grab, Gojek, dan Maxim mengeluhkan skema tarif yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.
Salah satu sorotan mereka adalah kebijakan "Paket Hemat" dari aplikator yang menyebabkan pendapatan driver menurun.
"Mereka merasa yang diuntungkan justru aplikator, sementara driver harus menanggung risiko di lapangan," ucap Alwi Al Qadri usai audiensi.
Driver roda empat (R4) juga menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2023 yang mengatur soal tarif.
Mereka mengaku aplikator belum menerapkan ketentuan tersebut hingga saat ini.
Sementara driver roda dua (R2) menuntut penyamaan tarif antara penumpang dan barang.
Menurut mereka, risiko dan biaya operasional yang dikeluarkan sama, namun tarif pengantaran barang justru lebih murah dibandingkan tarif untuk penumpang.
"Mereka menyampaikan bahwa baik mengantar orang maupun barang, risikonya sama, seperti potensi kecelakaan dan konsumsi bensin. Tapi tarifnya berbeda. Ini yang ingin mereka perjuangkan," jelas Alwi.
Dalam kesempatan tersebut, Alwi menyatakan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan siap mendukung aspirasi para driver.
Ia membuka kemungkinan untuk memperjuangkan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda), serta menyuarakannya ke tingkat pusat.
"Kami siap mengawal. Kalau perlu, kita anggarkan keberangkatan perwakilan driver bersama pemerintah kota dan DPRD ke Jakarta, bertemu langsung dengan Kementerian Perhubungan dan DPR RI," ujarnya.
Alwi juga menyinggung dominasi aplikator yang dinilai menikmati keuntungan besar tanpa menanggung risiko operasional.
Ia bahkan menyarankan agar ke depan dibentuk aplikasi lokal di daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap aplikator nasional.
"Kalau memang tidak ada solusi dari pusat, saya menyarankan agar dibuat aplikasi lokal. Daerah lain sudah ada yang melakukan itu. Supaya driver bisa hidup layak. Mereka bukan minta kaya, hanya ingin bisa menghidupi anak-istri," tegas Alwi.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen DPRD dan Pemkot Balikpapan untuk menindaklanjuti aspirasi driver ojol ke jalur-jalur kebijakan yang tersedia.